Sidoarjo (wartabromo.com) – Kabupaten Probolinggo bersama 4 daerah lainnya di Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018. Bagi Pemkab Probolinggo WTP ini adalah yang ke 6 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013 silam.
Raihan tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur. Hasil audit itu diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka kepada Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari, di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, pada Selasa (14/5/2019).
Selain Kabupaten Probolinggo, ada 4 daerah lain yang mendapatkan opini WTP. Yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Tuban.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah beserta segenap jajaran atas kerja samanya. Sehingga secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Ketua BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Heri Purwaka.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan akuntasi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menjadikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaan serta defisit anggaran dan sisa anggaran lebih.
“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudt oleh BPK, ungkapnya.
“Tentunya ini memberikan semangat bagi kami dan Alhamdulillah itupun bersambut dengan 6 kali selama 6 tahun berturut-turut yang sebelumnya Pemerintah Daerah belum pernah mendapatkan opini WTP,” kata Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari.
Tantri mengatakan raihan ini adalah bukti komitmen Pemkab. Sehingga mampu menghadirkan dan menyajikan sebuah pelaporan yang akuntabel dan bisa dipercaya.
“Ini tentunya menjadi modal bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Probolinggo bahwasanya salah satu indikator penilaian akuntabilitas pemerintah telah kita capai bersama-sama. Yang tentunya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah,” tegasnya. (saw/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
