Probolinggo (wartabromo.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo gelar uji publik dokumen Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, Senin (13/8/2018). Pembahasan coba dikebut, menyusul pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih.
Uji publik dokumen KLHS-RPJMD 2019-2024, di hari pertama kali ini, dilangsungkan di ruang rapat Tengger lantai 4 Kantor Bupati Probolinggo.
“Untuk menyusun dokumen perencanaan, ada RPJMD, ada RTRW, maupun program yang berkaitan dengan lingkungan, harus ada KLHS. Karena bupatinya baru, maka harus membuat KLHS RPJMD. Itu harus selesai sepuluh hari menjelang Pelantikan Bupati,” terang Sekretaris Bappeda Kabupaten Probolinggo, Ana Maria S.
Dengan masa sepuluh hari itu, Bappeda berpacu dengan waktu agar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen hingga pada 10 September 2018 nanti.
Sayang, acara molor cukup lama. Dari jadwal undangan yang tertera, acara seharusnya dimulai pada 09.00 WIB, namun baru dimulai pada 10.50 WIB, alias molor sekitar 1 jam 50 menit atau hampir 2 jam lamanya. Padahal uji publik penyusunan dokumen itu, terbilang penting menjelang pelantikan P. Tantriana Sari dan HA. Timbul Prihanjoko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih pada 20 September nanti.
Meski molor, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, sejumlah ormas, komunitas, akademisi dan instansi yang hadir tetap “setia” mengikuti serangkaian agenda penting untuk pembangunan Probolinggo kali ini.
“Gak ada alasan jelas. Juga tidak ada materi yang kami terima dari penyelenggara, sebagai bahan kami diskusi dalam kegiatan itu. Undangan terkatung-katung dalam ruangan tanpa aktivitas. Sangat disayangkan, padahal dengan waktu selama itu banyak hal yang bisa didiskusikan bersama,” kata Adi Wardhana, anggota Bromo Lovers.
Terkait molornya acara, Ana memberikan jawaban dengan menjelaskan, jika pihaknya saat itu masih harus menunggu kedatangan 2 narasumber acara ini. Sekedar diketahui leading sektor kegiatan uji publik, berada pada Bidang Prolitbang.
“Kami terkendala narasumber dari Malang dan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur yang terlambat datang,” ujar mantan Sekretaris Dinas Kesehatan itu. (saw/saw)