Probolinggo (WartaBromo.com) – Kerusakan parah di ruas Jalan Ambulu–Purut, Kabupaten Probolinggo, memicu keluhan warga. Kondisi jalan yang menjadi akses vital penghubung Kecamatan Tongas, Sumberasih, dan Lumbang itu dilaporkan warga ke Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (30/4/2025), melalui forum Klinik Aspirasi.
Jalan sepanjang hampir 9 kilometer itu tak lagi layak dilalui. Di sejumlah titik, aspal mengelupas dan badan jalan amblas, menyebabkan pengendara—terutama pengendara sepeda motor—kesulitan melintas. Saat hujan turun, jalan semakin membahayakan karena licin dan tergenang air.
“Kasihan warga, terutama ibu hamil yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini sangat berbahaya,” ujar Arifin, warga Desa Sumberrejo, Kecamatan Tongas, saat menyampaikan aduan kepada Ketua Komisi III DPRD Mochammad Al Fatih dan anggota legislatif dari Dapil VI, Armo Eko Purwanto.
Arifin mengungkapkan, kerusakan jalan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyebut, kendati sudah berganti camat hingga enam kali, dan beberapa kali disurvei dinas terkait, belum ada tindak lanjut konkret.
“Waktu itu Pak Wakil Bupati Timbul sempat meninjau langsung, tapi sampai sekarang belum juga ada pembangunan. Jalanan ini sudah minta ampun rusaknya,” ujarnya, yang juga menjabat sebagai Ketua MWC NU Tongas.
Keluhan serupa disampaikan Syamsuddin, tokoh agama asal Desa Purut, Kecamatan Lumbang. Ia menyoroti minimnya respons dari pemerintah terhadap keluhan warga yang setiap hari berjibaku dengan medan yang rusak.
“Kami bahkan menganjurkan jamaah untuk tidak hadir ke majelis jika hujan turun karena jalanan sangat berbahaya,” ucapnya.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi III DPRD, Mochammad Al Fatih, mengakui bahwa ruas Ambulu–Purut sudah masuk dalam perhatian pihaknya. Namun, dalam koordinasi dengan Dinas PUPR, jalan tersebut tidak masuk prioritas karena nilai lintas harian rata-rata (LHR) dinilai rendah.
“Ruas ini belum teranggarkan dalam APBD yang didok pada 2024. Kami upayakan bisa masuk di perubahan anggaran (PAK) atau paling lambat di awal 2026,” jelas politisi dari PKB itu.
Menurut hitungan Dinas PUPR, perbaikan total memerlukan anggaran sekitar Rp8,5 miliar, termasuk pembangunan drainase. Jika diakomodasi dalam PAK 2025, perbaikan akan difokuskan pada titik terparah sepanjang 1,5 kilometer dengan kebutuhan dana sekitar Rp2 miliar.
Sementara itu, Armo Eko Purwanto, yang juga mantan Kepala Desa Sumberrejo, menyatakan pemahamannya terhadap keresahan warga. Ia menekankan pentingnya kesabaran warga sembari menunggu realisasi perbaikan jalan.
“Kami terus mendorong agar pemerintah hadir. Infrastruktur yang layak adalah hak seluruh warga,” tandasnya.
Warga berharap, aduan kali ini bukan sekadar formalitas seremonial, tapi benar-benar ditindaklanjuti pemerintah agar aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi hasil pertanian, bisa kembali normal tanpa harus mempertaruhkan keselamatan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
