Probolinggo (WartaBromo.com) — Audiensi masyarakat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, mengungkap adanya indikasi praktik oligarki lokal terkait peredaran minuman keras (miras) yang luput dari penindakan hukum. Pertemuan tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi untuk mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Habib Mustofa Assegaf, Koordinator Forum Peduli Akhlaq dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Probolinggo, menegaskan bahwa masyarakat tidak akan gentar menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang dianggap mencederai moralitas di wilayah tersebut.
“Kami sepakat untuk berdiri tegas menghadapi arogansi oligarki lokal dan para bandar miras yang hingga kini kebal hukum. Ini bukan sekadar soal peredaran miras, tapi menyangkut masa depan akhlak generasi muda,” ujarnya dalam audiensi di Gedung Islamic Center Kraksaan, Minggu (27/4/2025).
Forum tersebut menghasilkan beberapa butir rekomendasi, salah satunya mendesak revisi regulasi daerah terkait pengendalian minuman beralkohol. Menurut peserta audiensi, Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2014, yang kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015, sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi.
“Penanganan miras tidak bisa parsial. Harus ada kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat,” tambah Habib Mustofa.
Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis itu, hadir sejumlah tokoh masyarakat seperti Ahmad Budiono dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Gus Ubaidillah dari Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor PC GP Ansor Kraksaan, serta Pradipto Atmasunu dari LBH Ansor.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hanan, menyatakan dukungan penuh atas gerakan moral tersebut. Ia memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan secara resmi kepada pemangku kebijakan, termasuk DPRD Kabupaten Probolinggo.
“MUI berkomitmen mengawal aspirasi ini. Kami berharap aparat segera bertindak tegas agar ada efek jera dan ketertiban dapat ditegakkan,” tegas Kiai Wasik.
Melalui kolaborasi lintas elemen, mereka berharap lahirnya langkah konkret, bukan hanya reaktif, tetapi berkelanjutan, demi mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang lebih bermartabat dan berkeadaban. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
