Jakarta (WartaBromo.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Pesan ini disampaikannya saat menerima kunjungan Bupati Probolinggo dr. Moh Haris di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Pertemuan itu, juga diikuti Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Jember Muhammad Fawait, dan Bupati Jombang Warsubi.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul—sapaan akrab Mensos—menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN sangat krusial sebagai dasar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.
“Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dalam siaran persnya.
Ia juga mengingatkan para bupati untuk terus berkoordinasi dengan Kemensos, terutama dalam menerapkan standar pelayanan dasar yang mencakup lima aspek utama.
“Pendidikan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial. Kelima aspek ini harus seimbang, tetapi kita mulai dari sosial,” tambahnya.
Kemensos telah menyalurkan berbagai program bansos di wilayah-wilayah tersebut. Jember menerima bantuan senilai Rp 1 triliun, Lamongan Rp 600 miliar, Probolinggo Rp 850 miliar, dan Jombang Rp 650 miliar.
Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa efektivitas bansos bergantung pada keakuratan data. “Bukan sekadar soal jumlah uangnya, tetapi bagaimana memastikan bantuan tepat sasaran melalui data yang akurat,” kata Gus Ipul.
Selain bantuan sosial, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Ia berharap warga miskin tidak hanya menerima bansos, tetapi juga mendapat kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui model bisnis yang dapat diterapkan di daerah mereka.
Menanggapi hal ini, Bupati Probolinggo Muhammad Haris menegaskan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama. “Pada prinsipnya, kami siap menjalankan arahan dari Menteri Sosial guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik,” ujarnya.
Pemutakhiran DTSEN menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. DTSEN dapat diperbarui melalui jalur formal seperti RT/RW, desa, dinas sosial, hingga bupati, yang kemudian diteruskan ke Kemensos dan diproses oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil pemutakhiran akan dikembalikan ke daerah setiap tiga bulan. Selain itu, masyarakat juga bisa memperbarui data melalui aplikasi Cek Bansos dengan menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
