Pasuruan (WartaBromo.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan pelantikan kepala daerah non-sengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 18, 19, atau 20 Februari 2025. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Saya hanya menyampaikan opsi tanggal. Kira-kira 18, 19, atau 20 Februari. Keputusan final tetap menunggu arahan beliau,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Tito menjelaskan bahwa kewenangan penetapan jadwal pelantikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ia menegaskan telah mengajukan opsi tanggal kepada Presiden dan masih menunggu keputusan resmi.
Selain itu, pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menggelar rapat bersama Komisi II DPR pada Senin (3/2) guna membahas lebih lanjut persiapan pelantikan.
Awalnya, pelantikan kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025. Namun, jadwal ini berubah seiring dengan percepatan pembacaan putusan dismissal MK yang dipindahkan ke 4-5 Februari 2025, lebih awal dari rencana sebelumnya pada 11-13 Februari 2025.
Keputusan akhir terkait tanggal pelantikan akan menyesuaikan dengan arahan Presiden dan hasil koordinasi dengan pihak terkait. (jun)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
