Probolinggo (WartaBromo.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo belum dapat dilaksanakan karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah merancang alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung program tersebut.
Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program MBG, tetapi pelaksanaannya harus menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis agar pelaksanaan program ini bisa berjalan sesuai harapan,” ujar Ugas pada awal pekan.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma. Menurutnya, alokasi Rp10 miliar yang sudah direncanakan Pemkab hanya berupa proyeksi awal dan belum sepenuhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan program.
“Anggaran Rp10 miliar ini masih sangat jauh dari ideal. Jika dihitung, kebutuhan anggaran untuk program ini bisa mencapai Rp100 miliar,” ungkapnya.
Oka menambahkan, hingga kini belum jelas apakah alokasi dana tersebut hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau akan didukung oleh transfer tambahan dari pemerintah pusat.
Selain masalah anggaran, pelaksanaan program MBG juga terkendala belum adanya detail teknis terkait mekanisme dan sasaran utama program.
Menurut Oka, prioritas seharusnya diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah. Namun, hingga kini data dan perhitungan detail terkait kelompok sasaran tersebut belum tersedia.
“Berapa jumlah ibu hamil, balita, atau anak sekolah yang menjadi target? Berapa nilai per saji makanan? Itu semua belum ada rinciannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan dapur umum sebagai pendukung utama program MBG. Saat ini, dapur umum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat belum teridentifikasi keberadaannya di Kabupaten Probolinggo.
“Informasinya ada 190 dapur umum di awal program, tetapi apakah ada yang ditempatkan di kabupaten ini, kami belum tahu. Kalau ada, kami akan pastikan kelayakannya terlebih dahulu,” ujarnya.
Oka menekankan pentingnya mekanisme pelaksanaan yang terukur dan terstruktur, termasuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar higienis dan bernutrisi.
“Program ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Kualitas makanan harus terjamin, mulai dari kebersihan hingga kandungan gizinya,” katanya.
Sebagai informasi, program MBG diinisiasi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dengan target mencakup 15 juta penerima manfaat secara nasional pada akhir 2025.
Oka menyebut, Pemkab Probolinggo berkomitmen mendukung dan mengawal pelaksanaan program ini demi kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya, program ini bisa segera terealisasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tutupnya.
Sejauh ini, MBG di Kabupaten Probolinggo digelar oleh Polres Probolinggo denga memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal. Ada juga MBG yang diinisiasi oleh PLN Nusantara Power. Program itu masih menyapa sebagian sekolah, belum keseluruhan lembaga pendidikan. (saw)