Pasuruan (WartaBromo.com) – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sempat disinggung dalam debat ketiga Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Rabu (13/11/2024) lalu.
Nama PPDI dilontarkan Cabup nomor urut 1, Gus Mujib Imron ketika menanggapi jawaban dari Mas Rusdi Sutejo. Ia mengatakan telah membuat perjanjian dengan para nelayan dan pembudidaya yang telah diserap aspirasinya bukan justru meneken kesepakatan bersama PPDI maupun perangkat desa.
“Saya kemarin sudah ketemu sama nelayan-nelayan dan pembudidaya yang ada di lima Kecamatan itu ketemu saya sudah menyampaikan persoalan-persoalannya. Jadi, kami sudah tanda tangan dengan mereka (nelayan) tapi bukan tanda tangan dengan PPDI bukan dengan perangkat desa yang ada. Tapi, dengan para nelayan yang menangis yang curhat kepada kami, dengan pembudidaya,” ujarnya.
Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan, Shonhaji mempertanyakan maksud Gus Mujib yang menyinggung organisasinya. Ia juga menjelaskan bahwa perjanjian PPDI dengan Mas Rusdi Sutejo sebelumnya tidak lah menyalahi aturan dan MoU tersebut dibuat atas nama organisasi bukan mengatasnamakan perangkat desa.
“Salahkah PPDI bila membuat MoU dengan Mas Rusdi. Padahal, MoU tersebut sudah diproses di Bawaslu dan tidak ada pelanggaran di UU Pemilu dikarenakan Mou itu dibuat sebelum adanya pendaftaran Cabup dan Cawabup Pasuruan. Dan, MoU itu mengatasnamakan organisasi PPDI bukan perangkat desa,” katanya.
Sebagai bagian dari pemerintah, Shonhaji mengatakan PPDI telah menjalankan program-program dengan baik selama ini. Namun, hal itu tidak lantas dibarengi dengan pemberian gaji yang layak kepada PPDI.
“Dan kami selaku aparatur pemerintah yang paling bawah juga ingin kesejahteraan, gaji yang layak. Karena kami juga ingin gaji kami dikeluarkan setiap bulan, tidak harus sampai 3 hingga 6 bulan baru dikeluarkan,” jelasnya.
Pada kontestasi Pilkada sebelumnya, PPDI mendukung penuh Gus Mujib untuk menjadi Wakil Bupati Pasuruan. Akan tetapi, Shonhaji merasa kontribusi yang diberikan Gus Mujib kepada PPDI masih kurang.
“Namun, apa yang telah diberikan oleh Gus Mujib kepada PPDI. Menaikkan tunjungan kesejahteraan saja, itu tidak tiap tahun, cuma Rp100 ribu. Bukannya kami tidak menerima tapi pantas dan layakkah PPDI hanya dinaikkan Rp100 ribu per tahun,” ungkapnya.
Berdasar kekecewaannya terhadap pmerintahan sebelumnya itu, PPDI meneken perjanjian MoU dengan Mas Rusdi. Meski demkian, Shonhaji mengaku PPDI bersikap netral dan tidak menjadi tim pemenangan di Pilkada Kabupaten Pasuruan kali ini. (ham/yog)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
