Surabaya (WartaBromo.com) – Tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur beradu gagasan terkait peningkatan relevansi keahlian SMK dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal itu terjadi saat sesi menjawab pertanyaan dari panelis pada debat kedua Pilgub Jatim yang diselenggarakan di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
“Salah satu persoalan dari penyelenggaraan berbagai SMK selama ini adalah kurangnya relevansi antara program keahlian SMK dengan sumber daya keunggulan maupun kebutuhan dunia usaha dan industri. Inovasi tata kelola seperti apakah yang akan dilakukan oleh paslon untuk menjawab persoalan tersebut,” tulis pertanyaan panelis yang dibacakan moderator.
Mendapatkan giliran untuk menjawab pertama kali, Calon Gubernur (Cagub) Khofifah Indar Parawansa mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jatim telah melakukan sejumlah program, salah satunya teaching industry. Ia berharap bahwa program tersebut mampu terus menurunkan angka pengangguran lulusan SMK di Jatim.
“Teaching industry sudah bisa kita lakukan di beberapa SMK di Jatim. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pada akhirnya kita akan terus bisa menurunkan angka pengangguran yang menjadi lulusan dari SMK di Jatim,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah menuturkan program-program lain seperti kerjasama dengan beberapa negara serta melakukan program magang selama 5 bulan bagi SMK.
Membantah klaim Khofifah, Cagub Luluk Nur Hamidah menilai Angka Pengangguran Terbuka (TPT) itu justru disumbangkan oleh lulusan SMK.
“Itu artinya, mohon maaf Ibu Khofifah, bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan kepada studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan industri dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan,” tambahnya.
Luluk juga menyampaikan strateginya guna mendukung ekosistem SMK agar relevan dengan dunia usaha dan industri di samping program magang dan kerjasama internasional. Di antaranya, merekrut dewan pakar untuk menyusun kurikulum, sertifikasi ketrampilan dan dukungan inkubasi bisnis.
Sementara, Cagub Tri Rismaharini merinci data pengangguran lulusan SMK di Jawa Timur. Ia menyebut lulusan SMK swasta yang lebih banyak menganggur dibanding SMK negeri.
“Jadi pernahkah kita melihat data? bahwa anak lulusan SMK swastalah yang mereka banyak menganggur. Kenapa? karena mereka tidak punya fasilitas untuk uji lab dan sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, menurut Risma permasalahan lainnya bukan lah link and match karena SMK itu sendiri dikelola dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pendidikan itu adalah kewajiban negara, jadi pemerintah harus membiayai itu semua,” katanya.
Mengklarifikasi perihal data pengangguran lulusan SMK yang disampaikan, Khofifah mengatakan memang terdapat perbedaan antara BPS dan Kemendikbud.
“Kami sudah mengkoordinasikan berkali-kali antara BPS dan Kemendikbud ada perbedaan ketika melihat bahwa ini disebut menganggur atau tidak,” jelasnya.
Menurut Khofifah, BPS mengasosiasikan seseorang yang bekerja ketika masuk dalam sebuah insitusi tertentu. Namun, Khofifah mengatakan bahwa lulusan SMK hari ini lebih banyak memilih bekerja secara mandiri dibanding masuk perusahaan/insitusi. (ham/yog)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
