Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025.
Tahap awal pembahasan ini ditandai dengan penyampaian Nota Penjelasan oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD, Senin (28/10/2024).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Zubaidi, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan para camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam penjelasannya, Ugas Irwanto mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah untuk 2025 akan mengalami peningkatan sebesar 3,71% atau senilai Rp 90,98 miliar, dari Rp 2,35 triliun menjadi Rp 2,44 triliun.
Peningkatan ini terutama dipicu oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,35% dari Rp 317,8 miliar menjadi Rp 404,07 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer hanya sedikit naik sebesar 0,28% dari Rp 2,03 triliun menjadi Rp 2,04 triliun.
Pada sisi belanja, anggaran daerah tahun 2025 diproyeksikan menurun sebesar 1,22% menjadi Rp 2,57 triliun. “Penurunan ini terkait dengan pengurangan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tidak adanya anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2025,” jelas Ugas.
Belanja operasi justru mengalami peningkatan 4,35% menjadi Rp 1,89 triliun, sementara belanja modal turun drastis hingga 34,58%, dari Rp 262 miliar menjadi Rp 194,7 miliar. Alokasi belanja tak terduga dipertahankan di angka Rp 10 miliar, sedangkan belanja transfer turun 7,32% menjadi Rp 478,19 miliar.
Defisit sebesar Rp 125 miliar diperkirakan terjadi, dengan penurunan penerimaan pembiayaan daerah dari Rp 252,4 miliar pada 2024 menjadi Rp 125 miliar. Ugas menyebut, tingginya serapan anggaran hingga 63,88% pada triwulan ketiga 2024 menjadi faktor utama penurunan tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, menekankan bahwa pembahasan RAPBD ini telah diawali dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara).
Fokus pembahasan ke depan akan mencakup rincian lebih lanjut tentang postur pendapatan dan belanja, terutama terkait penurunan transfer dana pusat dan upaya peningkatan PAD.
“Pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat, namun transfer pusat cenderung stagnan atau sedikit menurun. Nanti akan diperdalam dalam komisi, kenaikannya sektor apa saja,” ujar Oka.
Rangkaian pembahasan Raperda APBD ini akan dilanjutkan dalam rapat paripurna berikutnya dengan agenda Pemandangan Umum (PU) fraksi, jawaban eksekutif, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan ditutup dengan Pendapat Akhir (PA) fraksi. (*)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
