Probolinggo (wartabromo.com) – Mempunyai PLTU Paiton tak menjamin Indeks Elektrifikasi di Kabupaten Probolinggo berada di atas standar. Hampir 20% warga, sampai saat ini belum menikmati listrik, hingga pemasangan jaringan listrik coba disegerakan.
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari sebelumnya menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Surat itu berkaitan dengan adanya rencana pengerjaan jaringan listrik yang melewati hutan milik Perhutani. Izin dari KLHK dimaksudkan agar tiang dan jaringan itu, bisa dipasang di area tersebut. Sebab masih ada 600 KK (Kepala Keluarga) yang sampai saat ini, belum teraliri penerangan lampu listrik Negara.
“Kami memohon bantuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, karena ada beberapa daerah yang harus melewati wilayah Perhutani,” ujar Bupati Probolinggo, Senin (29/7/2019).
Saat ini, indeks elektrifikasi Kabupaten Probolinggo baru mencapai 80,76%. Masih jauh di bawah standar elektrifikasi nasional yang sebesar 96%.
Oleh karena itu tahun 2020-2023 mendatang, Pemkab Probolinggo telah mengusulkan perluasan jaringan listrik pada 5 (lima) dusun. Dusun-dusun terkumpul hampir 20% yang belum menikmati listrik ini, sebaran lokasinya terletak di daerah pelosok dan sangat terpencil.
“Kami yakin dengan komitmen PLN untuk menerangi dusun-dusun yang belum teraliri listrik negara. Dan kita bisa upayakan bersama. Insya Allah, Pemkab Probolinggo akan mensupport penuh lahir dan batin,” kata bupati 2 periode ini. (cho/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
