Probolinggo (WartaBromo.com) – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Stadion Gelora Merdeka, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, menyuarakan keluhan soal pengelolaan yang dinilai amburadul.
Mereka menuntut kejelasan dan ketegasan dari pemerintah dalam mengatur kawasan tersebut agar lebih tertib dan nyaman bagi para pelaku usaha kecil.
Aspirasi itu mereka sampaikan langsung dalam forum Klinik Aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (30/4/2025).
Bertempat di Jalan Pantura, Desa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, para pedagang semula tak langsung ditemui anggota dewan, melainkan hanya disambut pendamping komisi atau staf Sekretariat Dewan.
Sekitar satu jam kemudian, salah satu anggota Komisi II DPRD, Siska Dwiarianti, hadir untuk menerima para perwakilan PKL di ruang komisi. Dalam pertemuan itu, para pedagang mengungkapkan sejumlah persoalan yang kerap mereka hadapi.
“Kami ingin berjualan dengan tenang dan tidak selalu dibayangi ketidakpastian. Iuran listrik saja ditarik dua pihak, yang satu mengaku dari dinas, yang lain tidak jelas asalnya,” kata Dani, seorang pedagang.
Selain iuran listrik, para pedagang juga menyoroti kondisi kebersihan, keamanan, serta ketidakjelasan pihak pengelola.
Mereka juga mengaku resah dengan adanya kelompok tertentu yang mengklaim fasilitas seperti sambungan listrik secara sepihak. Hal ini menimbulkan potensi konflik dan keresahan di antara sesama pedagang.
Mustofa, tokoh masyarakat setempat yang turut hadir dalam forum tersebut, mendorong DPRD segera mengambil langkah konkret. Ia meminta Komisi II DPRD menjadwalkan rapat lanjutan yang menghadirkan instansi terkait.
“Kami ingin ada pembahasan yang lebih serius pekan depan. DKUPP, DLH, Satpol PP, dan Camat Kraksaan harus dilibatkan. Jangan sampai kondisi ini makin semrawut dan merugikan para pedagang kecil,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan adanya dugaan intervensi dari kelompok tertentu yang berperilaku seperti preman dan memperkeruh situasi di lapangan.
“Ini harus diselesaikan dengan kepala dingin dan profesional. Jangan sampai rebutan fasilitas bikin pedagang terpecah,” imbuh Mustofa.
Menanggapi aduan tersebut, Siska Dwiarianti memastikan Komisi II akan menindaklanjuti dengan agenda pertemuan lanjutan bersama instansi terkait.
“Ini ranah DKUPP. Kami akan agendakan pertemuan pekan depan. Untuk saat ini saya belum bisa memberi banyak komentar sebelum mendengar penjelasan dari dinas,” kata politisi Partai Golkar itu.
Usai pertemuan, Siska langsung menuju agenda lainnya bersama dinas, tanpa sempat memberi keterangan lebih lanjut kepada awak media.
Keluhan para PKL ini menjadi sorotan penting di tengah upaya penataan kawasan publik di Kabupaten Probolinggo. Kejelasan pengelolaan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil diharapkan dapat segera diwujudkan demi terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
