Lumajang (Warta Bromo.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah subsidi yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Republik Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Pedesaan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (29/4/2025), Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah, menyampaikan langkah-langkah strategis yang ditempuh daerahnya untuk mempercepat akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu kebijakan konkret yang diambil adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk rumah subsidi. Kebijakan ini dinilai akan meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian pertama dan menjadi insentif nyata bagi keluarga kurang mampu.
“Program Presiden ini sangat mulia, yakni menyediakan 3 juta rumah subsidi. Sudah menjadi kewajiban kami di daerah untuk ikut menyukseskannya. Di Lumajang, BPHTB untuk rumah subsidi kami gratiskan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat,” ujar Bunda Indah seusai mengikuti Rakornis.
Rakornis yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam sektor perumahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri PUPR Fahri Hamzah, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Bunda Indah menegaskan bahwa pembangunan perumahan di Kabupaten Lumajang tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana dan daerah tertinggal.
“Kami membangun dari desa, memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, layak, dan terjangkau. Ini merupakan upaya nyata untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Program 3 Juta Rumah Subsidi sendiri merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Selain memenuhi kebutuhan dasar, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang kerja di sektor konstruksi dan properti. (rud)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
