Surabaya (WartaBromo.com) — Di tengah riuhnya jagat media sosial yang dipenuhi perdebatan soal kebijakan fiskal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menunjukkan ketegasan sikapnya. Isu penghapusan pajak kendaraan bermotor yang sempat mencuat, kini justru dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyerang kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tanpa memahami konteks fiskal secara utuh.
Khofifah menegaskan, keputusan untuk tidak menghapus pokok pajak kendaraan bermotor bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan sikap kehati-hatian dan keberpihakan pada prinsip keadilan fiskal. Ia menyebut, pembebasan pajak secara total justru berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat.
“Kalau semua dibebaskan, mereka yang taat membayar pajak bisa merasa dirugikan. Ini bisa memicu kecemburuan sosial. Kebijakan ini bukan populisme sesaat, tapi bagian dari keadilan kolektif,” ujar Khofifah.
Lebih jauh, Khofifah memaparkan bahwa 70 persen dari penerimaan pajak kendaraan bermotor disalurkan ke kabupaten/kota. Hanya 30 persen sisanya yang masuk ke kas provinsi. Dengan kata lain, penghapusan total pajak kendaraan bermotor bisa berdampak serius terhadap keberlangsungan layanan publik di tingkat daerah.
Dana dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan sosial. “Ini bukan semata kebijakan gubernur, melainkan bagian dari tanggung jawab fiskal yang harus dijalankan secara proporsional dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sayangnya, kebijakan rasional ini justru dijadikan alat serangan politik terhadap Khofifah. Narasi yang dibangun secara manipulatif hingga penyebaran video hoaks menjadi senjata untuk menurunkan reputasi sang gubernur. Padahal, Khofifah selama ini dikenal luas sebagai pemimpin yang bersih, visioner, dan memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan publik.
Menanggapi maraknya disinformasi, Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah, turut bersuara. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi menyesatkan yang mengandung kepentingan politik sempit.
“Prestasi demi prestasi telah ditorehkan oleh pasangan Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak. Itu buah kerja nyata, bukan pencitraan. Kepemimpinan mereka telah membawa Jatim mencatatkan banyak prestasi di atas rata-rata nasional,” ujarnya, Sabtu (19/4/2025)
Kiai Mutawakkil juga menegaskan, terpilihnya kembali Khofifah dan Emil Dardak pada periode lalu adalah bukti kepercayaan rakyat terhadap arah pembangunan yang tengah dijalankan.
“Tidak ada kepemimpinan yang sempurna, tapi Ibu Khofifah menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki dan merangkul semua elemen masyarakat,” tutur kiai yang juga Wakil Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur itu.
Ia mengajak semua pihak untuk menjaga etika demokrasi dan mengedepankan kritik konstruktif. Menurutnya, perbedaan pendapat tidak seharusnya berujung pada fitnah atau upaya memecah belah.
“Mari jaga ukhuwah sosial. Jangan biarkan media sosial menjadi arena adu domba. Demokrasi bukan ajang saling menjatuhkan, melainkan wadah untuk membangun bersama,” imbau pengasuh Pesantren Zainul Hasan (PZH) Genggong itu.
Di tengah gempuran opini publik yang terpolarisasi, Khofifah tetap menunjukkan konsistensinya sebagai pemimpin yang berpikir jernih dan bertindak adil. Di saat isu-isu populis menggoda banyak kepala daerah, Khofifah memilih tetap berdiri pada prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab fiskal.
Kepemimpinan seperti ini bukan hanya soal keberanian mengambil keputusan sulit, tetapi juga soal integritas untuk tetap memikirkan kepentingan jangka panjang masyarakat Jawa Timur. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
