Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo memulai tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2025–2029.
Rancangan awal (ranwal) ini, dibahas dalam rapat paripurna penyampaian Nota Penjelasan Bupati di gedung DPRD pada Rabu (16/4/2025). Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota dewan. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati (Wabup) Fahmi AHZ, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, sejumlah kepala perangkat daerah, serta perwakilan Forkopimda.
Dalam nota yang dibacakan Wabup Fahmi, disampaikan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan berpedoman pada visi “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing” atau dikenal dengan “Kabupaten Probolinggo yang SAE.”
“Visi ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Ra Fahmi, sapaan akrabnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Probolinggo merumuskan lima misi utama. Mulai dari tata kelola pemerintahan yang antikorupsi dan inovatif, percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, penguatan ketahanan ekonomi berbasis desa, peningkatan kualitas SDM melalui layanan dasar yang merata, hingga pemberdayaan kelompok rentan dan disabilitas.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya berpusat di wilayah tertentu. Daerah basis produksi, terpencil, hingga kawasan industri harus mendapat porsi yang setara,” lanjut Ra Fahmi.
Ranwal RPJMD ini juga memuat indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan, di antaranya reformasi birokrasi, indeks pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan. Pada 2029, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 12,72% dari target awal 15,61% di 2025. Indeks Pembangunan Manusia pun diharapkan meningkat dari 71,42 menjadi 74,73.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, menegaskan bahwa pembahasan ini merupakan tahap awal. “Ini bukan RPJMD-nya. Ini masih ranwalnya dulu. Ketika ranwalnya disetujui, baru kita bahas RPJMD langsung. Ranwal ini kulitnya. Ketika kulitnya sudah selesai, setuju, maka kita bahas dalamnya, RPJMD,” kata Oka.
Ia mengingatkan bahwa seluruh proses ini harus tuntas sebelum 20 Juli 2025, sebagaimana amanat regulasi yang berlaku bagi kepala daerah baru. “Intinya sebelum tanggal 20 Juli itu sudah harus selesai,” ungkap politisi Golkar tersebut.
Wabup Fahmi menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini. Namun demikian, sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak kalah penting.
“Infrastruktur adalah kebutuhan mendesak masyarakat. Tapi kami juga menaruh perhatian serius pada akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan,” ungkapnya.
Untuk mendukung itu, strategi lintas sektor pun disiapkan. Mulai dari reformasi birokrasi di delapan area perubahan, pengembangan kawasan strategis, hingga program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Langkah-langkah tersebut, kata Fahmi, akan dijalankan dengan prinsip kolaboratif dan partisipatif, mengedepankan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
“Ini momentum bersama. Kami optimistis, arah pembangunan yang disusun kali ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa Kabupaten Probolinggo melangkah lebih maju,” tutupnya. (**/saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
