Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengajukan permohonan bantuan perbaikan infrastruktur pascabanjir ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Usulan tersebut mencakup 13 titik lokasi terdampak, dengan total anggaran mencapai Rp10 miliar yang diharapkan bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jatim.
Menindaklanjuti permohonan dari Pemkab Probolinggo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi mengerahkan tim untuk melakukan verifikasi lapangan bersama sejumlah instansi terkait. Tim ini terdiri dari BPBD Provinsi Jatim, BPBD Kabupaten Probolinggo, Dinas PU SDA Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas PUPR, serta Agen PB Jatim.
Sebelum melakukan survei ke lokasi terdampak, tim berkumpul di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Setelah briefing singkat, rombongan menuju sejumlah desa terdampak seperti Desa Dringu dan Kedungdalem di Kecamatan Dringu, Desa Tambakrejo di Kecamatan Tongas, dan Desa Kalibuntu di Kecamatan Kraksaan.
Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya dilanda banjir yang merusak berbagai fasilitas umum, termasuk jalan desa, saluran drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya. Banjir juga mengganggu aktivitas sosial ekonomi warga setempat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, R. Oemar Sjarief, mengungkapkan bahwa verifikasi lokasi telah dilakukan sebagai bagian dari tahapan pengajuan. Tim gabungan dari Pemkab dan Pemprov turun langsung untuk mengecek kesiapan teknis di lapangan.
“Verifikasi ini penting agar lokasi yang diusulkan memenuhi syarat, terutama aksesibilitas alat berat ke titik-titik yang rusak. Ini untuk memastikan perbaikan bisa dilakukan secara efektif,” ujar Oemar saat mendampingi tim survei, Senin (14/4/2025).
Oemar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab dalam mempercepat pemulihan dan mencegah bencana serupa terulang di musim penghujan mendatang.
“Kami berharap semua usulan perbaikan ini bisa disetujui agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam membangun sistem mitigasi bencana yang tangguh. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya mempercepat penanganan pascabanjir, tetapi juga menjadi model dalam upaya preventif ke depan. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
