Masyarakat melihat kebijakan ini bukan sebagai upaya menghemat anggaran demi kepentingan bersama, tetapi lebih sebagai pemangkasan tanpa arah yang jelas. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan rasa kecewa dan kehilangan harapan karena kebijakan ini seolah menambah beban hidup, bukan solusi untuk perbaikan ekonomi.
Yang lebih ironis, di satu sisi masyarakat diminta untuk menerima kebijakan efisiensi, tetapi di sisi lain pemerintah sendiri masih menunjukkan gaya hidup mewah dalam birokrasi.
Contoh paling nyata adalah rapat DPR tentang RUU TNI yang diadakan di hotel mewah. Hal ini jelas kontradiktif—mengapa rakyat diminta berhemat, sementara pejabat masih menggelar pertemuan di tempat yang berbiaya tinggi? Kontradiksi ini semakin memperkuat anggapan bahwa efisiensi anggaran hanya berlaku bagi masyarakat, sementara pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menjalankannya.
Jika pemerintah ingin masyarakat menerima kebijakan efisiensi, maka sudah sepatutnya mereka harus memberikan teladan terlebih dahulu. Agar kebijakan ini bisa diterima dengan baik, pemerintah harus mampu mengurangi kesenjangan informasi. Pemerintah harus mampu menjelaskan secara detail sektor mana saja yang dikurangi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pernyataan pejabat negara sejalan dengan tindakan dan kebijakan yang diambil. Dan pejabat harus menunjukkan sikap yang mencerminkan kebijakan yang mereka terapkan, misalnya dengan mengurangi pemborosan dalam birokrasi dan menghindari acara mewah yang bertentangan dengan semangat penghematan anggaran.
Jika pemerintah ingin kebijakan ini berhasil, mereka harus menunjukkan kepemimpinan yang lebih transparan, berkomitmen pada efisiensi di semua lini, dan tidak menciptakan kontradiksi yang justru merusak kepercayaan publik. Jika tidak dilakukan, publik tak akan berhenti bertanya, sejatinya efisiensi anggaran untuk siapa?
*Sekretaris DPD KNPI Kota Pasuruan, alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo, Surabaya.