Probolinggo (WartaBromo.com) – Ada yang berbeda dari perencanaan pembangunan Kota Probolinggo kali ini. Pemerintah setempat tak lagi hanya bicara soal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga serius melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam sebuah acara yang berlangsung di Hotel Bromo Park, Kamis (20/3/2025), Pemkot bersama Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS) dan Disability Rights Fund (DRF) membuka ruang diskusi yang inklusif—melibatkan langsung kelompok disabilitas dari berbagai kelurahan.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, tampil penuh semangat dan menyampaikan komitmen serius.
“Kita ingin memastikan tidak ada yang tertinggal. Disabilitas juga berhak atas pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik yang layak,” ujarnya.
Ia bahkan menyempatkan diri menyapa satu per satu peserta disabilitas. Salah satunya, Sefi Retno—wirausaha difabel yang juga Ketua Kelompok Difabel Kelurahan Kanigaran. Sefi menyuarakan harapannya agar pendidikan reguler bisa lebih terbuka untuk penyandang disabilitas.
“Kalau ekonomi sudah mulai inklusif, sekarang saatnya pendidikan dan kesehatan juga harus terbuka untuk kita,” tegasnya.
Tak tinggal diam, Ina menargetkan langkah konkret dalam 100 hari ke depan demi membuka akses pendidikan bagi semua, termasuk di sekolah swasta.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang, Diah Sajekti Widowati Sigit, menyebut langkah ini bukan sekadar seremonial. Pemkot telah menetapkan sejumlah regulasi—mulai dari Perda hingga Surat Edaran Wali Kota—untuk menjamin akses dan hak disabilitas.
“Ini bukan basa-basi. Kami sedang membangun kota yang ramah, aksesibel, dan benar-benar inklusif,” ujarnya mantap.
Dengan komitmen seperti ini, bukan tak mungkin Kota Probolinggo akan jadi pelopor kota inklusif di Jawa Timur—atau bahkan Indonesia! (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
