Pasuruan (WartaBromo.com) – Dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026, Selasa (19/3/2025), Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap pemberian tunjangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) 100 persen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pemaparannya, Bupati menekankan pentingnya efisiensi dan kinerja yang optimal dari para pegawai.
Menurut Rusdi, pengangkatan dari honorer menjadi PPPK seharusnya sudah menjadi bentuk apresiasi tersendiri bagi para pegawai, dan permintaan untuk mendapatkan TPP 100 persen dianggap tidak realistis mengingat keterbatasan anggaran.
“Uangnya dari mana?” ucap Bupati. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang ia ambil bukan soal popularitas.
“Gak ngurus! pemilu sik kurang lima tahun engkas,” tambahnya dengan tegas.
Bupati menjelaskan bahwa jika pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan daerah hingga Rp 200 miliar per tahun melalui efisiensi dan penutupan kebocoran anggaran, barulah kemungkinan TPP 100 persen atau bahkan 200 persen bisa dipertimbangkan.
“Asalkan kita punya uangnya,” ujarnya.
Namun, Bupati juga menyoroti kualitas kinerja para pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang dinilainya masih kurang optimal.
Ia menyebut contoh keluhan masyarakat terkait pelayanan di Puskesmas Beji, yang menurutnya pegawai tidak memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Bupati Rusdi menceritakan bagaimana seorang warga menyampaikan keluhannya melalui pesan langsung (DM) terkait pengalaman ibunya yang masuk IGD, namun melihat perawat asyik makan sambil menonton live TikTok.
“Saya harap para pegawai memperbaiki tugas dan kewajibannya. Nanti tunjangan bisa mengikuti kalau kinerja sudah baik,” tegas Bupati. (yog)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
