Jakarta (WartaBromo.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo mengunjungi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membahas verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem graduasi penerima manfaat. Serta migrasi data ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam pertemuan ini, Komisi IV menyoroti pentingnya transparansi dan pembaruan data secara berkala agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Mereka juga meminta percepatan input data agar tidak ada keterlambatan dalam pencairan bantuan.
Anggota Komisi IV, Arief Hidayat, menekankan bahwa penambahan anggota rumah tangga (ART) dalam DTKS harus dilakukan sesuai aturan Permensos. Ia juga menyoroti dampak data yang tidak diperbarui terhadap jumlah bantuan yang diterima KPM.
“Jangan sampai ada kebijakan daerah yang bertentangan dengan Permensos karena itu justru akan mempersulit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendamping PKH,” ujar Arief Hidayat, Jumat (21/2/2025).
Selain itu, Komisi IV membahas sistem graduasi, yakni penghapusan penerima yang kondisi ekonominya membaik. Mereka berharap proses ini dilakukan secara objektif dan adil.
“Proses graduasi harus objektif dan adil agar bantuan dapat dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan,” kata politisi PDI Perjuangan itu..
Komisi IV juga mendukung migrasi DTKS ke DTSEN untuk meningkatkan akurasi data dan mengurangi penerima ganda. Mereka berharap sistem ini membuat kebijakan sosial lebih efektif dan berbasis data yang valid.
“Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan sosial yang diambil pemerintah bisa lebih efektif dan berbasis data yang akurat,” tambah Khairul Anam, anggota Komisi IV.
Kemensos menegaskan bahwa graduasi dari PKH tidak otomatis menghilangkan akses ke bantuan lain seperti PBI-JKN jika ekonomi keluarga belum stabil.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mempercepat penurunan angka kemiskinan. Gus Ipul—sapaan akrab Mensos—menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN sangat krusial sebagai dasar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.
Pesan ini disampaikannya saat menerima kunjungan Bupati Probolinggo dr. Moh Haris di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Pertemuan itu, juga diikuti Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Jember Muhammad Fawait, dan Bupati Jombang Warsubi.
Saat ini, Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan kemiskinan. Pada Maret 2024, angka kemiskinan mencapai 16,45%, menurun dari 17,19% pada Maret 2023. Jumlah penduduk miskin tercatat 197.110 jiwa dengan garis kemiskinan Rp 537.724 per kapita per bulan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui bantuan sosial dan program penanganan stunting yang menjadi prioritas utama. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
