Kraksaan (WartaBromo.com) – Kebijakan terbaru dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Kabupaten Probolinggo mengalami pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 62 miliar, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025.
“Program yang kurang mendukung pembangunan akan dikurangi, sementara OPD wajib menyesuaikan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sesuai kebutuhan utama,” ungkap Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto terkait hal itu, Jumat (14/2/2025).
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar rapat koordinasi pada Senin (10/2).
Rapat ini bertujuan untuk menyusun strategi efisiensi dan refocusing anggaran guna menyesuaikan kebijakan terbaru tanpa mengorbankan layanan publik.
Penyesuaian ini dilakukan dengan menggeser alokasi antar organisasi, unit, program, kegiatan, dan jenis belanja, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019.
Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 turut mempertegas kebijakan ini dengan menyesuaikan rincian alokasi transfer ke daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi belanja baik di tingkat APBN maupun APBD.
Ugas menegaskan bahwa langkah penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap memprioritaskan kebutuhan utama masyarakat.
“Kami memastikan tidak ada pemangkasan hak pegawai. Namun, belanja daerah akan disusun kembali berdasarkan skala prioritas pembangunan,” tambah Ugas.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkab Probolinggo berharap dapat tetap menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski mengalami penyesuaian anggaran. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
