Surabaya (WartaBromo.com) – Sepanjang tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur mencatat adanya miliaran serangan siber yang menargetkan akun dan sistem milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Fakta yang mengejutkan, aplikasi layanan publik justru menjadi sasaran utama para peretas.
Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengungkapkan bahwa serangan siber terhadap sistem pemerintah semakin meningkat dengan intensitas mencapai 20-30 juta serangan setiap harinya. Puncak serangan terjadi pada Juni 2024, dengan total mencapai 4,98 miliar serangan.
“Ancaman siber semakin kompleks dan nyata. Kami harus siaga penuh selama 24 jam untuk menjaga keamanan data dan sistem informasi,” ujar Sherlita dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, aplikasi layanan publik menjadi target utama serangan, mengingat aplikasi ini digunakan langsung oleh masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan.
“Dari hasil analisis kami, serangan lebih banyak mengarah pada aplikasi yang digunakan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hacker tidak hanya menyasar sistem internal pemerintah, tetapi juga layanan yang bersentuhan langsung dengan publik,” jelasnya.
Tak hanya aplikasi layanan publik, akun media sosial perangkat daerah Pemprov Jatim juga menjadi sasaran peretas. Saat ini, terdapat 64 akun Instagram resmi pemerintah, dengan 40 di antaranya telah berstatus centang biru dan 24 akun lainnya masih belum diverifikasi.
“Serangan ke media sosial pemerintah semakin meningkat. Kami mendorong semua perangkat daerah untuk segera mengajukan verifikasi centang biru agar masyarakat lebih percaya dengan akun-akun resmi pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sherlita membeberkan bahwa dalam dua tahun terakhir, serangan siber yang paling dominan berasal dari aktivitas judi online. Pada 2023, dari 233 insiden yang terjadi, sebanyak 180 serangan terkait dengan judi online. Tren ini terus berlanjut di 2024, dengan 146 dari 166 serangan berasal dari aktivitas serupa.
“Serangan siber terkait judi online semakin masif. Ini bukan hanya mengancam keamanan sistem, tetapi juga berpotensi meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi, Diskominfo Jatim menegaskan bahwa seluruh sistem digital pemerintahan harus semakin diperketat keamanannya. Pemerintah daerah juga diimbau untuk memastikan bahwa layanan digital mereka berada dalam domain resmi Jatimprov.go.id agar mendapatkan pengawasan keamanan dari Diskominfo Jatim.
“Jangan sampai layanan yang digunakan masyarakat justru menjadi celah bagi peretas. Semua harus memastikan keamanannya,” pungkas Sherlita. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
