Kraksaan (WartaBromo.com) – Panitia Kerja (Panja) Pupuk Subsidi DPRD Kabupaten Probolinggo akan memanggil 25 distributor dan pengecer pupuk pada Selasa (4/2/2025). Langkah ini dilakukan untuk mengungkap permasalahan dalam distribusi dan harga pupuk subsidi yang dinilai bermasalah.
Ketua Panja Pupuk Subsidi, Muchlis, mengungkapkan bahwa pertemuan ini tidak hanya melibatkan distributor dan pengecer, tetapi juga sejumlah pihak terkait.
“Kami akan mengklarifikasi berbagai data yang sudah kami kumpulkan, termasuk distribusi, beban biaya, Harga Eceran Tertinggi (HET), kelemahan aplikasi, hingga ketidaksesuaian data e-RDKK,” ujarnya, Senin (3/2/2025).
Hari ini, kata Muchlis digelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP), Pengawas Pupuk Indonesia (PI), serta Ketua Perhimpunan Pengecer Pupuk Indonesia (P3I), Heru Lukito.
Salah satu masalah utama yang akan dibahas adalah dugaan adanya beban biaya angkutan dalam distribusi pupuk subsidi, yang membuat kios terpaksa menjual pupuk di atas HET.
“Kami akan tanyakan langsung. Ada laporan bahwa kios merasa terbebani biaya angkutan, sehingga harga pupuk naik di tingkat pengecer. Kalau memang alasannya itu, kenapa ada petani yang bisa mengambil pupuk langsung tanpa kena biaya tambahan?” kata Muchlis.
Tak hanya itu, Panja juga menyoroti dugaan adanya penarikan biaya administrasi dari PPL kepada kios, yang turut mempengaruhi harga pupuk di tingkat petani.
“Kami juga menerima laporan adanya pungutan administrasi dari PPL kepada kios. Ini harus dijelaskan, karena berpengaruh terhadap harga pupuk yang diterima petani,” tegas politisi PKB tersebut.
Muchlis menekankan bahwa Panja ingin mengevaluasi bagaimana seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk subsidi bekerja, termasuk Dinas Pertanian, distributor, dan pengecer.
“Kami ingin tahu bagaimana mereka menjalankan sistem ini selama bertahun-tahun. Mulai dari Dinas Pertanian, distributor, hingga kios pengecer. Semua akan kami konfrontasi,” jelas mantan ketua PC GP Ansor Kabupaten Probolinggo tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Panja akan meminta Pengawas Pupuk Indonesia (PI) untuk merangkum hasil pertemuan ini sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Setelah pertemuan ini, kami akan meminta PI untuk menyusun laporan dari diskusi dengan berbagai pihak ini,” pungkas Muchlis. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
