Pandaan (WartaBromo.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengingatkan kembali pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat pimpinan.
Pesan ini disampaikan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Rabu (18/12/2024).
Dengan tema “Teguhkah Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, Adhy menegaskan bahwa korupsi dapat merusak kesejahteraan masyarakat.
“Melalui Hakordia ini, kami ingatkan kembali bahwa yang kurang adalah komitmen kesadaran untuk bersama-sama mencegah korupsi. Korupsi itu dapat merusak kesejahteraan masyarakat,” ujar Adhy.
Adhy menjelaskan, kebijakan antikorupsi di Jawa Timur telah dijalankan dengan berbagai inovasi digital. Semua layanan publik dan pemerintahan kini dilakukan melalui sistem yang terintegrasi secara digital, seperti e-catalog dan e-commerce untuk pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Semua sistem ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat,” kata Adhy.
Meski demikian, ia mengakui bahwa masih ada celah untuk terjadinya korupsi, terutama di tingkat pimpinan, seperti gubernur, bupati, dan sekretaris daerah. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan mematuhi aturan untuk mencegah potensi korupsi.
Senada dengan Adhy, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eli Kusumastuti, mengungkapkan bahwa Jawa Timur memiliki anggaran yang sangat besar, yang membuat daerah ini rentan terhadap korupsi.
Menurut Eli, ada tiga indikator utama yang berpotensi menjadi celah korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, perencanaan anggaran, serta perizinan.
“Pengawasan dan pencegahan melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen sangat penting untuk menutup celah-celah yang bisa memicu terjadinya korupsi,” tutur Eli.
Dengan 38 kota dan kabupaten di bawah satu provinsi, tantangan dalam mencegah korupsi di Jawa Timur sangat besar.
Namun, melalui peningkatan pengawasan dan penerapan sistem yang lebih transparan, Eli berharap peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan. (riz/yog)