Paiton (WartaBromo.com) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, praktik politik uang (money politics) diprediksi menguat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo mengintensifkan upaya pengawasan partisipatif untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran .
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Bawaslu menggandeng organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan, dan kelompok media melalui sosialisasi pengawasan partisipatif.
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada. Menciptakan pemilihan yang berkualitas dan bermartabat.
“Kerawanan politik uang menjadi perhatian utama kami saat ini. Kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga aktif mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran,” ujarnya, Senin (18/11/2024).
Dalam sosialisasi diselenggarakan di Paiton Hotel dan Resort (Pareho) II, Desa Binor, Kecamatan Paiton itu, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa, serta Ketua Pokja Jurnalis Kraksaan, Ahmad Faisol, turut hadir sebagai narasumber.
Mereka memberikan pandangan tentang pentingnya peran strategis masyarakat, media, dan ormas dalam menciptakan Pilkada yang bersih, transparan, dan adil.
Peran Media dalam Mengawal Demokrasi
Ketua Pokja Jurnalis Kraksaan, Ahmad Faisol, menyatakan bahwa jurnalis lokal memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akuntabilitas proses demokrasi.
“Kami bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pengawas yang memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Melalui kerja sama dengan Bawaslu dan KPU, Pokja Jurnalis Kraksaan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tahapan Pilkada dan pentingnya melawan politik uang.
Selain itu, mereka terus memperkuat kapasitas jurnalis agar mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bebas dari kepentingan tertentu.
“Kami berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara, dengan pemberitaan yang mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi,” tambah Faisol.
Kasus Politik Uang dalam Sorotan
Yonki juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menangani dugaan kasus politik uang yang melibatkan salah satu tim pasangan calon (paslon). Ia menegaskan komitmen Bawaslu untuk menindak tegas pelaku pelanggaran pemilu.
“Praktik politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi. Kami meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi pelanggaran, agar Pilkada 2024 dapat berjalan bersih dan adil,” tuturnya.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Probolinggo berharap pengawasan partisipatif dapat meminimalisasi potensi pelanggaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas.
Pilkada Berkualitas, Tanggung Jawab Bersama
Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, Bawaslu, KPU, dan Pokja Jurnalis Kraksaan menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara, media, dan masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang kredibel.
“Pilihan ada di tangan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, kita bisa memastikan proses demokrasi ini menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan,” tutup Yonki. (saw)