Bangil (WartaBromo.com) – Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, Rusdi Sutejo – Gus Shobih Asrori menghadiri acara Diskusi Diseminasi Calon Bupati & Calon Wakil Bupati Pasuruan 2024 di ITB Yadika Pasuruan. Kegiatan yang digelar pada Selasa (12/11/2024) itu juga menjadi ajang bagi para mahasiswa meyuarakan aspirasinya kepada Paslon.
Salah satu mahasiswa, Isma menyinggung salah satu program prioritas dari Pasangan RUBIH terkait peningkatan kesejahteraan pendidikan.
Ia mempertanyakan apakah dalam program tersebut juga termasuk kenaikan gaji honorer di Pasuruan.
Menanggapi hal itu, Gus Shobih Asrori menceritakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan yang kala itu sempat membahas kenaikan insentif para pendidik formal dan non-formal. Ia mengatakan meski ada kenaikan insentif tapi total dana yang dianggarkan tetap sama namun justru jumlah penerimanya dikurangi.
“Dinaikkan Rp50 ribu, tetapi penerimanya yang dikurangi. Insentifnya naik, kalau kemarin RP250 ribu sekarang Rp300 ribu tetapi yang mestinya menerima itu 100 orang, karena ada kenaikan yang menerima dikurangi jadi 70 orang, podo karo goro (sama saja bohong),” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Pasangan RUBIH berkomitmen untuk peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun nonformal tentunya pendidik yang masih belum mendapat sertifikasi.
Senada dengan Gus Shobih, Mas Rusdi juga menyampaikan programnya terhadap guru honorer agar mendapatkan kenaikan honor ke depannya. Selain insentif untuk guru, Mas Rusdi bakal menaikkan insentif pemerintahan desa.
“Kalau ada guru honorer yang tidak bisa menjadi P3K ataupun yang belum mendapatkan sertifikasi maka honornya nanti pasti akan kita naikkan. Tidak hanya guru-guru Madin, guru TPQ insentifnya akan kita naikkan, RT, RW, perangkat juga akan kita naikkan. Karena bagaimanapun mereka juga mempunyai kontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan itu sempat mengkritik kurang optimalnya insentif yang dilakukan Pemkab selama ini. Mas Rusdi bahkan menilai porsi insentif lebih banyak diberikan kepada lembaga tertentu karena faktor kedekatan dengan pemegang jabatan saja.
“Insentif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan masih banyak kekurangan bahkan sangat minim. Ketika punya lembaga TPQ ada 10 orang guru dapat insentifnya cuma kadang dua, kadang tiga. Tapi, jika lembaga itu punya kedekatan dengan bupati atau wakil bupatinya bisa dapat seluruhnya,”
Mas Rusdi menyatakan hal tersebut tidak bakal terjadi di bawah kepemimpinannya jika terpilih nanti. Ia menegaskan bantuan bakal diberikan sesuai dengan kebutuhan bukan kedekatan. (ham/yog)