Probolinggo (WartaBromo.com) – Kabupaten Probolinggo masih bertahan di peringkat keempat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Salah satu penyebab yang ditengarai sebagai biang keladi adalah garis kemiskinan yang tinggi.
Dalam audiensi yang digelar oleh DPRD Kabupaten Probolinggo pada Senin (28/10/2024), sejumlah pegiat LSM yang tergabung dalam Poros Timur menyoroti hal itu.
Bin Haudi, salah seorang pegiat LSM, menduga ada motif di balik penetapan angka kemiskinan yang tinggi.
“Jangan-jangan ini ada request (permintaan) dari pucuk pimpinan agar Kabupaten Probolinggo mendapat lebih banyak anggaran dari pusat,” duganya dalam pertemuan dengan Pemkab, BPS dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Probolinggo.
Ia membandingkan kondisi Probolinggo dengan Kabupaten Bondowoso, yang meski berada lima peringkat lebih baik (peringkat 9), memiliki tingkat kesejahteraan yang menurutnya tidak jauh berbeda. “Secara kondisi, seharusnya di sini lebih baik,” tambahnya.
Plt. Asisten 1 Setda Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, menjelaskan bahwa garis kemiskinan menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kemiskinan. Di Probolinggo, nominalnya mencapai Rp514.274 per bulan.
“Nilai garis kemiskinan tinggi disamakan dengan Kota Probolinggo, sekitar 500 ribu, sedangkan Situbondo dan Bondowoso hanya di angka 300 ribuan,” tuturnya.
Hary menyebut, sebenarnya pada tahun ini angka kemiskinan ada di poin 16,45. Sementara pada tahun lalu berada di angka 17,19. “Turun sekitar 8 ribuan,” ungkap pria yang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Dari sisi data, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Probolinggo, Rahmadanie Sapta Irevanie, mengatakan Garis kemiskinan adalah batas ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.
Ia menekankan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sudah digunakan sejak 1998. Ketika ekonomi daerah masih ditopang oleh industri seperti Pabrik Kertas Leces dan PLTU Paiton.
“Kami tetap konsisten memakai data dari tahun ke tahun, termasuk perbandingan dengan daerah lain,” ujarnya.
Irva begitu ia disapa, juga mengungkapkan bahwa BPS sedang menyiapkan metode baru untuk memperbarui data kemiskinan agar lebih relevan.
Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Probolinggo, Ning Ayu Novita Rahmawati, mengatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi audiensi antara LSM dengan OPD dan instansi terkait.
“Kami memberikan ruang bagi teman-teman LSM untuk menyampaikan aspirasinya, dan tentunya hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi perhatian khusus bagi kami di DPRD,” kata politisi dari Partai Golkar itu.
Dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten tetangga, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan di Probolinggo masih menjadi isu mendesak. Diperlukan evaluasi menyeluruh agar strategi penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan adil bagi masyarakat. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
