Kraksaan (WartaBromo.com) — Debat publik perdana Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 yang digelar di Gedung Islamic Center, Kelurahan Patokan, Kraksaan, pada Minggu (20/10/2024), menuai kritik dari warga. Mereka merasa debat tersebut kurang mendalam dan tidak menyinggung isu krusial terkait pemberantasan korupsi.
Masyarakat menilai bahwa acara itu lebih berfokus pada penyampaian visi dan misi dari dua pasangan calon bupati (cabup). Paslon nomor urut 1, Zulmi Noor Hasani – Abdu Rasit, dan paslon nomor urut 2, dr. Mohammad Haris – Fahmi Abdul Haq Zaini, tampil tanpa adu argumen yang berarti selama dua sesi berlangsung.
Samsudin, seorang warga Kabupaten Probolinggo, menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada satu pun topik mengenai korupsi yang dibahas. Padahal, menurutnya, korupsi adalah persoalan utama yang perlu menjadi fokus para calon pemimpin daerah.
“Korupsi menghambat pembangunan dan distribusi sumber daya. Ini masalah mendasar yang jika tidak ditangani dengan serius, bisa merusak kesejahteraan masyarakat,” ujar Samsudin, Selasa (22/10/2024).
Ia menambahkan bahwa KPU Kabupaten Probolinggo sebagai penyelenggara debat perlu lebih cermat dalam menyusun materi untuk debat tahap kedua.
“Debat berikutnya harus memasukkan isu-isu tentang integritas dan transparansi pemerintahan agar publik tahu langkah konkret yang akan diambil para calon,” tegasnya.
Samsudin, yang juga menjabat sebagai Gubernur LIRA Jawa Timur, menekankan bahwa praktik korupsi yang dibiarkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan apatisme politik di masyarakat.
“KPU harus memastikan debat berikutnya membahas penanggulangan korupsi, supaya masyarakat paham dan bisa menilai komitmen para calon terkait isu tersebut,” tambahnya.
Kritik serupa datang dari Bin Haudi, seorang pegiat Corruption Watch (Pro-CW). Ia menyoroti minimnya dinamika dalam debat yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan.
“Debat publik itu tempat adu argumen, bukan sekadar penyampaian program. Sayangnya, meski ada sesi tanya jawab, diskusinya masih terkesan normatif,” ujarnya.
Bin Haudi juga menyinggung tema debat yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ia berpendapat bahwa topik tersebut sebenarnya sudah membuka ruang untuk membahas korupsi.
“Tema debat yang ada sudah menjembatani untuk mengupas lebih jauh, termasuk terkait korupsi. Jadi tak perlu tema spesifik berkaitan dengan korupsi. Hanya saja, menurut saya cabupnya kurang peka,” kritiknya.
Warga berharap agar debat tahap kedua nanti lebih relevan dan tajam dalam membahas isu-isu yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk transparansi dan pemberantasan korupsi. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
