Bangil (WartaBromo.com) – Calon Wakil Bupati Pasuruan nomor urut 1, Wardah Nafisah, kembali menyapa masyarakat dalam masa kampanye, Selasa (9/10/2024) lalu.
Dalam kampanyenya kali ini, Ning Wardah sempat berdialog dengan warga dan mendengarkan langsung keluhan warga.
Kegiatan yang bertajuk “Wadul Ning Wardah” itu digelar di Pondok Pesantren Darud Tauhid, Cangakan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
Pertanyaan pertama datang dari Endah Puriyati, istri Kepala Desa Oro-oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang. Ia menyampaikan keluhan mengenai insentif bagi kader desa yang tidak kunjung naik meskipun beban kerja semakin berat.
“Pekerjaan dan beban kader kan semakin hari semakin banyak. Saya doakan Ning Wardah jadi, nanti ada anggaran khusus untuk kader di seluruh Kabupaten Pasuruan,” ujar Endah.
Tak hanya itu, Endah juga menyoroti pengembangan BUMDes di desanya yang memiliki miniatur Ka’bah. Ia berharap fasilitas ini bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan desa.
“Kami ada miniatur Ka’bah, kalau Ning Wardah jadi bisa dibantu untuk pengembangannya,” katanya sambil tersenyum.
Menanggapi hal ini, Wardah Nafisah menegaskan komitmennya untuk menaikkan tunjangan kader desa hingga tiga kali lipat jika terpilih. “Insyaallah, kita bisa upayakan kenaikan tunjangan kader posyandu tiga kali lipat,” tegas Wardah.
Selain itu, ia juga memaparkan rencananya untuk menaikkan alokasi dana desa dengan mengutamakan transparansi. Salah satu fokusnya adalah pengembangan BUMDes di seluruh Kabupaten Pasuruan.
Alokasi Rp 100 Miliar untuk lembaga lendidikan swasta
Luluk Shobihah, Kepala Sekolah SMP Darud Tauhid, Cangakan, Bangil, mengungkapkan kesulitan lembaga pendidikan swasta dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia juga menyoroti masalah zonasi yang dianggap memberatkan sekolah swasta.
“Ngapunten Ning, sedikit curhat. Pemerintah pusat maupun daerah itu lebih mementingkan sekolah negeri. Kalau kami ajukan proposal ke pusat, memang diterima, tapi lama-lama makin sulit,” ungkap Luluk.
Ia berharap ada program khusus untuk mempermudah akses pendidikan swasta di Kabupaten Pasuruan. Merespons hal tersebut, Wardah menjanjikan alokasi dana sebesar Rp 100 miliar untuk lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri.
“Lembaga pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, termasuk sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, insyaallah kita siap alokasikan Rp 100 miliar,” jelasnya.
Wardah juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Pasuruan agar semua sekolah, termasuk swasta, bisa terakreditasi dengan baik. “Harapannya, anak-anak kita mendapatkan pendidikan berkualitas dan menjadi generasi masa depan yang cerdas,” tambahnya.
Regulasi Tenaga Kerja Lokal
Dalam sesi tanya jawab, Muhammad Difni, mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) , menyoroti masalah tenaga kerja lokal. Menurutnya, banyak warga asing yang bekerja di Indonesia, sementara masyarakat lokal masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Di ASEAN kan telah menerapkan masa bebas kerja aktif. Itu kan para pekerja dari negera asing juga boleh mencari kerja di Indonesia. Nah, nantinya apakah ada regulasi khusus untuk para pekerja memperoleh pekerjaan itu sendiri di Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.
Menurut mantan komisaris PT SIER itu, pemerintah saat ini memang kesulitan untuk menekankan regulasi menambah tenaga kerja lokal untuk perusahaan lokal maupun asing. Harapnya, jika ia terpilih menjadi wakil bupati, perusahaan bisa membuat kebijakan tentang 75 persen pekerja dari masyarakat lokal.
“Sehingga ke depannya kita bisa tekankan lagi untuk kepatuhan regulasi dan juga sosialisasikan lebih luas untuk seluruh investor yang ada di Kabupaten Pasuruan maupun yang akan datang insyaallah bisa mengutamakan minimal 75 persen tenaga kerja dari masyarakat lokal Kabupaten Pasuruan,” tuturnya dengan penuh semangat.
Acara ini diakhiri dengan foto bersama antara Wardah Nafisah dan para peserta diskusi, termasuk emak-emak yang tampak antusias.(don/asd)