Probolinggo (WartaBromo.com) – Menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Probolinggo 2024, dua pasangan Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) yang memiliki basis kuat di kalangan pesantren diprediksi akan bertarung sengit.
Bawaslu Kabupaten Probolinggo pun menyiapkan strategi pengawasan ekstra di lingkungan pesantren guna mencegah terjadinya pelanggaran.
Pasangan Gus Haris (Gus dr. Moh Haris Damanhuri) – Ra Fahmi (Lora Fahmi Abdul Haq) merupakan tokoh sentral di dua pesantren besar di Kabupaten Probolinggo. Gus Haris dikenal sebagai pengasuh di Pesantren Zainul Hasan Genggong, sementara Ra Fahmi berasal dari Ponpes Nurul Jadid Paiton.
Di sisi lain, pasangan Zulmi Noor Hasani – Abd. Rasit juga memiliki latar belakang pesantren yang kuat. Zulmi Noor Hasani merupakan putra dari Bindereh Hasan Aminuddin, pendiri Pondok Hati Toroyan Rangkang. Sementara pamannya, KH. Hafid Aminuddin, adalah pengasuh Ponpes Syeh Abdul Qodir al Jailani Rangkang.
Bawaslu Kabupaten Probolinggo memandang penting untuk memberikan perhatian lebih pada pengawasan di pesantren selama proses Pilbup berlangsung.
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto, menegaskan bahwa pengawasan di TPS yang berlokasi dekat pesantren maupun TPS Khusus, akan dimaksimalkan untuk mencegah potensi pelanggaran.
“Jika ada TPS yang lokasinya dekat dengan pesantren, tingkat kerawanannya bisa meningkat. Namun, kami akan lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan pengawasan di TPS-TPS tersebut,” ujar Yonki pada Kamis (22/8/2024).
Yonki juga menyampaikan bahwa Bawaslu telah memetakan potensi kerawanan pada Pilkada 2024 berdasarkan evaluasi dari Pemilu 2024. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama meliputi netralitas ASN, TNI, Polri, serta perangkat pemerintah di tingkat bawah.
Selain itu, praktik politik uang dan kampanye hitam yang sering terjadi di Kabupaten Probolinggo juga akan menjadi fokus utama pengawasan.
“Titik kerawanan lain yang kami pantau adalah fanatisme pendukung pasangan calon (paslon),” tambah Yonki.
Meskipun ada beberapa kecamatan yang rawan berdasarkan evaluasi Pemilu 2024, Yonki mengingatkan bahwa potensi kerawanan bisa meluas ke wilayah lain di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, seluruh kecamatan akan menjadi target pengawasan.
Pengamat Sosial Politik, Achmad Hudri, menyoroti beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di Kabupaten Probolinggo, termasuk penggunaan alat peraga kampanye (APK) yang berlebihan serta politik uang.
“Hal itu bisa memungkinkan, terutama di lingkungan pesantren yang menjadi basis utama dukungan kedua pasangan calon,” sebut mantan Ketua KPU Kota Probolinggo tersebut.
Hudri juga menekankan pentingnya mengawasi penggunaan fasilitas negara oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada, meskipun tidak ada petahana dalam kontestasi kali ini.
“Meski belum masuk masa kampanye, potensi pelanggaran seperti penggunaan fasilitas negara tetap ada, bahkan oleh pihak yang tidak berstatus petahana,” ujar Hudri. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
