Probolinggo (WartaBromo.com) – Partisipasi masyarakat (parmas) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Probolinggo menunjukkan tren penurunan selama 2 kali pelaksanaan terakhir. Tren ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Pilkada 2024, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Probolinggo menargetkan peningkatan.
Data menunjukkan bahwa pada Pilkada 2013, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen dengan 629.190 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 842.890 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Pilkada 2008, di mana partisipasi mencapai 78 persen atau 646.073 warga dari total DPT 824.782 orang.
Penurunan sebesar 3 persen ini menandai awal dari tren menurun yang berlanjut hingga Pilkada 2018. Pada Pilkada 2018, partisipasi hanya mencapai 73 persen, dengan 628.896 pemilih dari DPT sebanyak 845.901 orang. Angka ini turun hampir 3 persen dibandingkan dengan Pilkada 2013.
KPU Probolinggo kini menargetkan partisipasi sebesar 77,6 persen pada Pilkada 2024, dengan harapan dapat membalikkan tren penurunan ini.
Ahmad Hudri, seorang pengamat sosial-politik, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui keterlibatan aktif pemerintah, khususnya dalam pendidikan politik.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung partisipasi ini, terutama melalui pendidikan politik yang lebih intensif dibandingkan sebelumnya,” ujarnya, Selasa (20/8/2024).
Hudri juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada setelah Pemilu dapat memberikan dampak psikologis yang menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi.
“Setelah Pemilu, energi masyarakat sudah terkuras sehingga Pilkada kurang mendapatkan perhatian. Ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara,” tambah mantan Ketua KPU Kota Probolinggo.
Lebih lanjut, Hudri menyoroti bahwa jumlah calon kontestan dalam Pilkada juga mempengaruhi tingkat partisipasi. Semakin banyak calon yang berkompetisi, maka semakin banyak pula sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan. Namun, jika jumlah calon sedikit, pragmatisme dan politik uang cenderung lebih dominan.
“Calon yang populer belum tentu memiliki elektabilitas yang tinggi. Sosialisasi yang dilakukan di semua titik oleh seorang calon bisa meningkatkan popularitas, namun tidak selalu menjamin kemenangan,” pungkasnya.
Dengan target partisipasi 77,6 persen pada Pilkada 2024, tantangan bagi KPU Probolinggo adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi ini, terutama di tengah tren penurunan yang terjadi dalam dua Pilkada terakhir. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
