Probolinggo (WartaBromo.com) – Proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hampir mencapai tahap akhir. Dalam proses ini, dipastikan tidak ada penggunaan joki pantarlih.
Hingga saat ini, petugas pantarlih telah melakukan coklit terhadap 171.732 pemilih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 179.994 orang, atau sekitar 95,41 persen. Dengan demikian, hanya tersisa 4,95 persen atau 8.262 pemilih yang belum dicoklit.
“Syukurlah, proses coklit yang dilakukan pantarlih selama dua pekan ini mencapai 95 persen,” ucap Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, Kamis (11/7/2024).
KPU Kota Probolinggo optimistis dapat menyelesaikan proses coklit sepenuhnya pada pekan ketiga, lebih cepat dari target awal yang diberikan. Hal ini menunjukkan kinerja pantarlih yang efektif dan efisien.
Menanggapi isu penggunaan joki pantarlih yang ditemukan di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Radfan memastikan bahwa di Kota Probolinggo tidak ada kejadian serupa.
“Alhamdulillah, kita pastikan tidak ada joki pantarlih pada proses coklit yang dilakukan. Sebab, kinerja mereka di lapangan juga diawasi oleh PPS,” ujarnya.
Coklit ini bertujuan untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dan sesuai dengan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Proses ini juga berkaitan dengan persiapan logistik pilkada dan sosialisasi kepada masyarakat.
Radfan berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 tinggi, mengingat partisipasi pada Pilkada 2018 lalu sekitar 79 persen. Ia berharap angka partisipasi bisa mencapai atau bahkan melebihi partisipasi pada Pemilu 2024 yang mencapai 86,27 persen.
Namun, Radfan juga menyadari adanya variabel yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat, salah satunya adalah jumlah kandidat yang berkompetisi.
“Salah satu variabel karena tampilnya tiga kandidat yang menjadi penentu naik turunnya partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan Pilkada berjalan jujur, adil, dan akuntabel, Radfan berharap munculnya pemantau Pilkada.
“Sampai sekarang, di luar Bawaslu, KPU belum menerima satu pun pemantau Pilkada yang mendaftar ke KPU,” pungkasnya. (saw)