Pasuruan (WartaBromo.com) – Fraksi PKS DPRD Kota Pasuruan menyesalkan bantuan keuangan di Kota Pasuruan yang hanya terealisasi 23%. Fraksi PKS mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Ketua Fraksi PKS, R. Imam Joko Sih Nugroho mengungkapkan, hal tersebut bukan yang pertama di Kota Pasuruan. Pada tahun 2021 pemkot juga pernah tidak maksimal dalam realisasi bantuan keuangan.
“Waktu itu kan dapat bantuan keuangan dari Pemprov Jatim untuk revitalisasi Pasar Besar, tapi realisasinya juga tidak maksimal,” kata Imam, Selasa (09/07/2024).
Bantuan keuangan yang dimaksud yakni bantuan keuangan tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp10 miliar, sementara realisasinya Rp2,4 miliar.
Imam mengaku masih belum mengetahui bantuan keuangan yang terealisasi hanya 23% tersebut peruntukannya untuk apa, sebab saat rapat dengar pendapat, pemkot belum bisa memberikan penjelasan.
“Oleh karenanya, saat paripurna kemarin kami tanyakan. Kami minta penjelasan itu bantuan keuangan darimana dan peruntukannya apa,” imbuhnya.
Ia menyesalkan realisasi bantuan keuangan yang tidak maksimal tersebut. Apalagi jika ternyata bantuan itu bisa berdampak bagi masyarakat luas.
Menurutnya, untuk memperoleh bantuan keuangan baik dari Pemprov Jatim maupun dari pemerintah pusat, prosesnya cukup panjang. Apabila disetujui, sangat disayangkan jika pemkot tidak maksimal merealisasikan bantuan tersebut.
“Selama ini pemkot itu kan nyari uang susah. Meningkatkan PAD susah. Ini ada bantuan keuangan, memanfaatkan aja masa tidak bisa. Harusnya kalau perencanaannya bagus, itu bisa dimaksimalkan,” pungkas Imam. (tof)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
