Probolinggo (WartaBromo.com) – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk merealisasikan transportasi ramah disabilitas menghadapi tantangan biaya yang cukup besar.
Studi konsep pengembangan angkutan ramah penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan miliar rupiah.
Entin Hidayah, dari Tim Studi Konsep Pengembangan Angkutan Ramah Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa rencana tersebut mencakup tiga trayek. Yakni 2 jalur trayek angkot dan 1 jalur trayek angdes.
Kebutuhan investasi untuk 22 minibus berkapasitas 15 penumpang diperkirakan mencapai Rp 12,4 miliar. Selain itu, biaya operasional (BOP) ketiga trayek tersebut diperkirakan sekitar Rp 2,4 miliar setiap bulannya atau Rp 28,8 miliar per tahun.
“Rincian kebutuhan ini telah kami paparkan dalam draf laporan akhir studi konsep pengembangan angkutan ramah penyandang disabilitas Kabupaten Probolinggo pada Senin (27/5),” jelas anggota Pengabdian Bidang Teknik Sipil Universitas Negeri Jember itu.
Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, pada 2019 terdapat 7.424 penyandang disabilitas di kabupaten tersebut. Dari jumlah itu, 3.362 orang atau 45,2 persen berada di sekitar jalan nasional Probolinggo. Namun, belum memiliki transportasi ramah disabilitas.
“Dengan mempertimbangkan sebaran disabilitas, trayek yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai angkutan umum ramah disabilitas adalah trayek Paiton-Kraksaan-Pajarakan-Gending-Dringu-Kota Probolinggo hingga Tongas,” kata Entin.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Edi Suryanto, menyatakan bahwa anggaran tersebut dibutuhkan untuk menyediakan moda transportasi, halte, serta jalan yang ramah disabilitas.
Meskipun tantangan biaya cukup besar, Edi menegaskan akan tetap berupaya merealisasikan proyek ini, salah satunya dengan memanfaatkan perhatian dari Kedutaan Australia melalui Forum LLAJ Kabupaten Probolinggo.
“Kami akan mengajukan konsep ini ke berbagai pihak, mulai dari Dishub Provinsi Jatim hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujarnya.
Beberapa langkah yang bisa segera dilakukan antara lain penyediaan rambu-rambu dan halte ramah disabilitas.
“Untuk moda transportasi, kami akan mengajukan bantuan ke provinsi, kementerian, hingga Kedutaan Australia,” tandas Edi.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi transportasi yang lebih inklusif dan memadai bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. (saw)