Kraksaan (WartaBromo) – Stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Meski berada di kategori hijau, kasus ini menjadi perhatian serius Plt. Bupati Probolinggo, HA Timbul Prihanjoko. Ia pun menjadikan momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke 276 untuk tancap gas turunkan prevalensi stunting.
Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Probolinggo berada di zona ‘hijau’ prevelensi stunting di Jawa Timur. Ada 15 kabupaten/kota berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen. Di antaranya Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu.
Di Jawa Timur terdapat 4 Kabupaten di kategori ‘merah’ stunting. Keempatnya adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso serta Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen.
Sementara 18 daerah lainnya, berstatus ‘kuning’ dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk. Hanya ada 1 daerah berstatus biru, yakni Kota Mojokerto dengan prevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.
Meski berkategori hijau, stunting menjadi sorotan serius dari Plt Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko. Ia mengatakan penanganan stunting harus dimulai dari siklusnya.
Semisal pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja putri, bagaimana intervensi pada saat kehamilan, dan intervensi gizi pada saat bayi balita.
Faktor paling kuat tingginya kasus stunting, karena pola asuh yang salah dan orang tua tidak siap memiliki anak. Akibatnya, anak kekurangan gizi dan pertumbuhannya terabaikan. Karenanya, pihaknya berkomitmen akan terus berupaya melakukan pencegahan terhadap penyakit kurang gizi itu.
“Siklus ini harus dipahami semua. Dengan intervensi sejak dini, kami yakin stunting di Kabupaten Probolinggo prevelensi semakin rendah. Karena itu, Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro, red) ke 276 ini, dapat menjadi momentum untuk tancap gas menurunkan prevalensi stunting,” ucapnya.
Ia berharap Bappeda, selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mampu mengalirkan koordinasi ke semua organisasi perangkat daerah (OPD). Apalagi sekarang sedang menyiapkan RKPD (Rancangan Kerja Pemerintah Daerah) untuk 2023. Karenanya penanganan stunting dapat dialirkan ke RKPD 2023 dengan baik.
“Pemetaan datanya update, kemudian intervensi programnya nendang, lalu support budgetnya cukup, sinergitasnya juga bagus. Dengan begitu, konvergensi di antara seluruh stakeholder, bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya ditingkat desa / kelurahan, peran 4 pilar sangat penting. Empat pilar itu, yakni Babinsa, Babinkamtibmas, bidan desa bersama lurah / kepala desa. Mereka akan menjadi bagian yang sangat penting untuk menyisir, agar stunting di masing-masing desa terpotret.
“Kita harus membangun perspektif bahwa stunting ini adalah bagian dari upaya meningkatkan daya saing SDM bangsa dan negara di masa yang akan datang,” tandas politisi PDIP tersebut.
Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Santiyono menegaskan, bahwa menurut data hasil Riskesdas tahun 2018 disebutkan bahwa 38,9 % dari total populasi anak di Kabupaten Probolinggo dinyatakan stunting. Kemudian Pemkab Probolinggo menggalakkan “Bulan Timbang” yang dilaksanakan serentak oleh tenaga kesehatan dan kader posyandu sejak tahun 2019
Hasil cek dan komparasi data even itu, didapatkan hasil yang signifikan. Yakni data stunting di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 menurun menjadi 16,37 % atau 13.206 dari 80.665 balita yang ditimbang, dengan menyisakan 5.569 balita yang tidak ditimbang.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
