Lumajang (wartabromo.com) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat HMI Lumajang dan BEM Widya Gama menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (11/4).
Aksi tersebut merupakan buntut dari isu penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menyangkut perpanjangan periode masa jabatan Presiden. Kemudian persoalan kenaikan harga BBM dan harga pokok terutama minyak goreng dan beberapa isu-isu krusial lainnya di Indonesia.
Andrian Ashari selaku Ketua Komisariat HMI Lumajang menyampaikan empat tuntutan. Uaitu menolak penundaan pemilu karena tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Kemudian mendesak untuk menurunkan harga BBM, stabilkan harga kebutuhan pokok dan akan melawan ketidakadilan dari pemerintah.
“Bahwa apabila tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan terus melawan. Apabila aksi kami tidak ada tanggapan maka kami berjanji akan melaksanakan aksi susulan dengan massa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.
Selain itu, Ia meminta agar tuntutan yang sudah disampaikan, juga diteruskan kepada wakil rakyat yang ada di pusat.
Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Lumajang Oktafiani yang menemui massa mengajak untuk berdialog di dalam gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Ia pun meminta agar pelaksanaan aksi tetap harus kondusif.
“Perwakilan massa akan dipersilahkan masuk dan akan ditemui oleh pimpinan DPRD yang ada,” ungkapnya.
Karena Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifudin tidak berada ditempat lantaran sedang sakit, massa ditemui oleh Wakil Ketua 1 DPRD, Bukhasan dan Wakil Ketua 2 DPRD, Oktafiani.
Kemudian usai melakukan dialog, dilakukan pembacaan dan penandatanganan nota kesepahaman antara Mahasiswa dan DPRD Lumajang yang diwakili oleh kedua Wakil Ketua DPRD Lumajang. Isinya tentang penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan menolak naiknya harga BBM serta menolak kenaikan harga bahan pokok. Nota kesepahaman itu yang langsung dikirim melalui Fax kepada DPR RI. (rul/may)