“Pilihan ada di tangan rakyat, apakah memilih pemimpin berani, inovatif dengan visi revolusioner. Atau memilih calon pemimpin berdasarkan uang dan barang yang diberikan kepada rakyat jelang Pilkades.”
Oleh: Sundari Adi Wardhana, Probolinggo
Hari ini, Kamis, 17 Februari 2022, Pemerintah Kabupaten Probolinggo punya gawe pesta demokrasi di tingkat desa. Yakni pemilihan kepala desa (Pilkades) serntak di 250 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Tanggal ini bertepatan dengan 15-16 Jumadil Akhir atau Rajab 1443 H.
Berdasarkan penanggalan Jawa, bertepatan dengan Kamis Wage yang mempunyai jumlah neptu 13. Hitungan wetonnya yakni Kamis dengan neptu 8, dan Legi dengan neptu 5.
Weton ini memiliki karakter murah hati, dermawan, suka menolong, dan sedekah. Juga dikenal sebagai weton pemberani, namun cenderung pendiam. Jadi, selintas weton Kamis Wage dianggap tipe yang angkuh oleh orang-orang sekitarnya.
Siapa yang jadi kepala desa? Aah! sudahlah, saya tak ambil pusing dengan siapa yang terpilih di 250 desa. Weton hanyalah hitung-hitungan nisbi. Saya hanya berharap pemimpin yang terpilih adalah orang-orang pemberani. Berani berinovasi, berani bermimpi, berani mengubah wajah desa menjadi lebih baik.
Angkuh dengan tidak tunduk pada penguasa diatasnya. Angkuh dan kukuh membela rakyat kecil. Angkuh memperjuangkan nasib warganya.
Kenapa harus berani dan angkuh ? Why… Sikap itu, sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Untuk membawa Kabupaten Probolinggo lepas dari garis kemiskinan. Garis yang mencap Bumi Rengganis sebagai wilayah termiskin ke-4 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Bagaimana tidak, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mencapai angka 18,61 persen pada tahun 2020. Meski angkat itu, menurun dibandingkan pada tahun 2015 yang berkisar 20,98 persen.
“Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!,” tulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam akun IG @smindrawati pada 4 September 2021.
Allah Karim… Saya hanya bisa mengelus dada melihat fakta yang sangat miris itu. Mengingat alokasi Dana Desa (DD) Kabupaten Probolinggo masih menduduki posisi tertinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Sejak 2015, DD yang dialokasikan ke 325 desa di Kabupaten Probolinggo selalu naik, kecuali di masa pandemi ini.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (www.djpk.kemenkeu.go.id) yang diunggah Sri Mulyani, DD yang dialokasikan untuk Kabupaten Probolinggo terus meningkat sejak 2015. Di tahun itu, DD yang diterima mencapai 94,78 miliar. Tahun 2016 mencapai 212,74 miliar dan 2017 sebesar 271,49 miliar.
Kemudian di 2018, DD yang ditransfer pemerintah pusat mencapai 322,10 miliar. Di 2019 bertambah 70 miliar menjadi 392,41 miliar. Nominal yang sama, yakni 429,20 miliar dikucurkan selama 2 tahun, yakni 2020 dan 2021. Sementara tahun ini, nilainya turun sedikit dikisaran 400 miliar.
“Setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 291 juta pada tahun 2015. Jumlah tersebut meningkat 3,5 kali lipat menjadi Rp 1,32 miliar pada tahun 2021. Meski demikian, di tengah peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami stunting justru meningkat. Anak usia dibawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99 persen (2015) menjadi 34,04 persen (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!,” lanjutnya.
Dengan dana raksasa yang dibagi ke ratusan desa, potensi menjadikan Probolinggo maju sangat terbuka dan masuk akal. Tapi apa lacur, Kabupaten Probolinggo masih berkutat di garis kemiskinan. Pengganguran terbuka naik tiap tahun.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
