Kraksaan (WartaBromo.com) – Panitia pemilihan (panlih) pada Pilkades serentak dipastikan gigit jari. Pemerintah daerah tidak menganggarkan honor bagi mereka di tahun ini.
Panlih di 253 desa sudah bekerja sejak Oktober 2021. Selama hampir 3 bulan, mereka mendapatkan transfer dana untuk tahapan pilkades. Besarannya tergantung kebutuhan desa itu.
“Dana memang sudah sebagian cair, tapi itu tidak ada peruntukannya untuk gaji,” kata Zainul Hasan, ketua Panlih Desa Sokaan, Kecamatan Krejengan, Ahad, 26 Desember 2021.
Dana yang turun, kata ia, dianggarkan untuk biaya sejumlah rapat atau pertemuan. Kemudian cetak banner sosialisasi pilkades serta membiayai verifikasi berkas ke instansi-instansi.
Tak ada anggaran untuk honor bagi panlih. “Gajinya berapa kali, besarannya berapa, itu tidak ada informasi sama sekali, baik dari pancam (panitia kecamatan, red), maupun pankab (panitia kabupaten, red),” tuturnya.
Ia pun berharap, pemerintah mengakomodir besaran honor tersebut. Mengingat panlih sudah meluangkan waktu untuk menyukseskan pesta demokrasi desa. “Biar tidak terkesan kami ini kerja rodi,” tegas Hasan.
Muhammad Idris selaku Kasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menegaskan, bahwa tidak ada honor atau gaji bagi panlih di tahun ini. Artinya selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, mereka gigit jari. Tidak ada uang yang masuk ke kantong.
“Hingga Desember tidak ada (honor, red), karena keterbatasan anggaran. Yang ada hanya untuk keperluan ATK (alat tulis kantor), rapat-rapat, dan apa pun itu,” tegas Idris secara terpisah.
Panlih baru akan menerima honor mulai dari Januari 2022. Honor itu, diberikan hingga April 2021. “Nanti paska 5 Januari kami akan kumpul-kumpul lagi bersama ketua atau sekretaris panlih untuk membahas besaran gaji ini,” tambahnya.
Selain honor, panlih juga akan menerima kucuran anggaran untuk pembuatan surat suara. Besarannya menyesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). (cho/saw)