Bangil (WartaBromo.com) – Kendati anggaran kurang, penyelenggaraan pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan mendatang bakal tetap digelar.
Kekurangan anggaran tersebut merupakan buntut dari kebijakan baru dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades.
Salah satu isi dalam peraturan tersebut berkaitan dengan pembatasan pemilih pada setiap TPS. Setiap TPS yang ada, hanya boleh menampung maksimal 500 pemilih.
“Berbeda dengan pelaksanaan pilkades sebelumnya, yang tidak dibatasi pemilihnya,” kata Kasiman, Rabu (27/1/2021).
Pemerintah setempat sebelumnya menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk pilkades yang diselenggarakan di 55 desa. Padahal, kebutuhan anggaran untuk pilkades, mencapai Rp 9 miliar.
Saat dikonfirmasi WartaBromo., Sekda Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya menegaskan, pelaksanaan pilkades serentak, tetap akan diselenggarakan tahun ini.
Kekurangan anggaran yang mencapai Rp 4 miliar tersebut bakal disiapkan dalam P-APBD 2021. Rencananya, pilkades serentak bakal diselenggarakan sekitar November 2021.
“Kami upayakan agar pilkades serentak tetap bisa diselenggarakan tahun ini. Tambahan anggarannya, bisa disiapkan di P-APBD 2021,” kata Anang, Selasa (9/2/2021).
Anang menyebut, tahapan pilkades dimulai sekitar Juli 2021. Namun, puncak pelaksanaannya pada November mendatang.
Dipertegas oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Rachmat Syarifudin menjelaskan, langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menunda kegiatan dari DPMD Kabupaten Pasuruan.
Anggaran tersebut dialihkan untuk Pilkades serentak. Sementara untuk anggaran yang dialihkan untuk pilkades akan diusulkan kembali dalam P-APBD 2021.
“Sementara, anggaran yang dialihkan tadi, bisa dialokasikan kembali di P-APBD 2021. Yang jelas, belum ada rencana penundaan untuk pilkades,” tandasnya. (oel/asd)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
