Pajarakan (wartabromo.com) – Ratusan buruh mendemo DPRD Kabupaten Probolinggo pada Kamis, 17 Desember 2020. Mereka terancam di PHK massal hingga akhir tahun.
Dengan membentangkan aneka poster, pendemo yang merupakan karyawan PT. Mandiri Jaya Succesindo ( MJS) di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, menggelar aksinya di depan kantor dewan. Mereka juga berorasi mengecam anggota dewan. Juga menuntut anggota dewan untuk mengklarifikasi ucapannya kunker pada 25 November lalu.
“Kami disini menuntut klarifikasi anggota dewan yang datang, yang mengucapkan kata tidak pantas saat berkunjung pabrik kami,” kata korlap aksi, Tomy Angga Wiatmoko.
Saat ini, manajemen MJS mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sekitar 1.200 buruh. PHK itu, sudah dimulai sejak hari ini dan diperkirakan terus berlangsung hingga akhir tahun nanti. Buruh menuding PHK itu, terjadi pasca kedatangan wakil rakyat tersebut.
“Mereka bilang, pabrik kita adalah pabrik nakal, pabrik ilegal. Padahal secara ijin sudah kita penuhi semuanya. Itu mengakibatkan pimpinan dari Mandiri Jaya tersinggung dan menutup investasinya di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Padahal kata Tomy, jika memang ada kekurangan dari pihak pabrik, seharusnya dewan membina. Bukan bersikap arogan.
“Semuanya itu tergantung pada komunikasi. Jangan sampai mengorban para buruh,” kata Tomy.
Perwakilan buruh kemudian diajak komunikasi oleh Lukman Hakim, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. “Saya berjanji menindaklanjuti aspirasi buruh. Masalah klarifikasi akan kami bicarakan ditingkat pimpinan dewan dan juga komisi, kita dapatkan bersama bagaimana karyawan MJS betul-betul makmur,” sebutnya.
Ia lantas menjelaskan bahwa kunjungan Komisi D yang dipimpin oleh Rika Aprilia ke PT. MJS, sebenarnya untuk membantu para buruh. Sebab, dewan mendapat laporan jika pabrik pengolahan kayu itu, belum menyelesaikan beberapa permasalahan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah belum melindunginya ratusan karyawan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kedatangan kemarin itu, bagaimana anda ikut BPJS, bagaimana supaya anda dibayar dengan UMR yang ada di Kabupaten Probolinggo. Itu yang akan kami bicarakan dengan pemilik MJS. Biar nyaman berinvestasi, biar enak semuanya, biar makmur semuanya,” tandas politisi PKB itu saat berorasi di depan pendemo. (cho/saw)