“LKD ini merupakan wujud kita membangun negara melalui desa. Dan ini bagian dari tujuan OJK untuk memberi kontribusi pada perekonomian nasional,” kata Wimboh.
Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar mengharapkan pendirian LKD ini bisa mewujudkan mimpi akan adanya lembaga keuangan besar yang tumbuh dan bersumber serta bermanfaat bagi masyarakat desa.
Menurutnya, keberadaan LKD akan mengembalikan program eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa sesuai tujuan awal. Yakni, mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Gubernur Jatim Khofifah mengapresiasi langkah OJK dan Kemendes yang dinilainya bergerak cepat ini. Ia berharap, beberapa program yang disusun bisa mempercepat perekonomian yang terhempas akibat pandemi. “Khususnya di pedesaan dan bisa segera bangkit dari dampak Covid-19,” terangnya.
Di sisi lain, kehadiran OJK dalam upaya memperkuat BUMDes mendapat sambutan positif dari Kuyatip, kepala Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Dirinya berharap, pendampingan yang dilakukan OJK bisa memperkuat BUMDes. Baik dari sisi kelembagaan maupun bisnisnya.
“Harus diakui, tidak semua desa atau BUMDes memiliki kapasitas yang sama. Inilah yang menjadikan pendampingan itu sesuatu yang penting,” kata Kuyatip.
Desa Karangjati sendiri termasuk satu dari 7 desa di Kabupaten Pasuruan yang dinilai cukup berhasil mengelola BUMDes-nya. Memiliki lima unit usaha, omzet BUMDes yang diberi nama Kujati ini mencapai Rp 1, 4 miliar per tahunnya.
Keuntungan dari BUMDes itu pula, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) akhirnya bisa membiayai sekolah puluhan anak yatim dan warga kurang mampu di desa setempat.
“Dari total pendapatan yang masuk, 10 persen kami alokasikan untuk kegiatan sosial. Ada juga bantuan operasional untuk 8 madrasah yang rutin kami berikan tiap tahun,” jelas Kuyatip. (*)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
