Ekonomi pedesaan diyakini memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah pandemi sekarang ini. Seperti apa konsepnya?
Oleh: Asad Asnawi
EKONOMI menjadi sektor paling terpuruk imbas pandemi, selain kesehatan. Lembaga-lembaga ekonomi banyak terguncang akibat wabah yang berlangsung sejak delapan bulan silam ini.
Sejumlah pengamat bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun berada pada level minus 1-2 persen akibat pandemi.
Pada sisi yang lain, banyaknya sektor bisnis yang goyah kian menegaskan perlunya upaya lebih untuk memperkuat kembali ekonomi pedesaan. Desa dengan segala potensinya, seperti BUMDes diyakini punya peluang untuk menggerakkan ekonomi dari bawah.
Indikasi itu salah satunya bisa dilihat dari banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tetap bisa bertransaksi di tengah pandemi saat wabah melanda.
Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), sebanyak 10.026 BUMDes tetap eksis di tengah ancaman krisis. “Mereka survive meski yang lain terpuruk,” kata Menteri Desa dan PDTT, Halim Iskandar dalam sebuah Webinar, Juli lalu.
Memang, lanjut menteri asal Jawa Timur (Jatim) ini, jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah BUMDes terdampak yang angkanya mencapai 37 ribu. Namun, adanya transaksi oleh BUMDes tersisa membuktikan bahwa ruang untuk bertahan masih terbuka.
“Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi di pedesaan,” lanjut Halim.
Gagasan itu pula yang membuat Kemendes PPDT menyusun kerjasama bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendorong pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.
Melalu nota kesepahaman itu, OJK bertugas melakukan penguatan kelembagaan BUMDes yang diwujudkan dalam beragam bentuk. Seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis, memperluas akses keuangan, serta mendorong digitalisasi melalui BUMDes Center.
Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimboh Santosk mengungkapkan, pada 2018, sebanyak 29 BUMDes center telah dibentuk di sejumlah daerah. Lalu, 30 di 2019. “Tahun ini, ada 30 lagi yang dibentuk OJK,” kata Wimboh dalam siaran persnya.
Wimboh menjelaskan, BUMDes memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi di pedesaan. Karena itu, OJK juga mendorong pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai salah satu unit usaha BUMDes.
Siapkan Rp 600 M untuk 147 LKD di Jatim
Di Jawa Timur, pencanangan Program Pengembangan LKD dilaksanakan di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (21/10/2020) lalu. Kegiatan itu dihadiri langsung Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Acara tersebut juga ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara OJK dan Kemendes PDTT tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, Pengembangan BUMDes/Bum Desa Bersama serta Pengembangan LKM.
Melalui PKB ini kedua lembaga akan mengoptimalkan peran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
Pada tahap awal, sebanyak 147 LKD akan dibentuk di Jawa Timur sebagai proyek
percontohan (pilot project). Ratusan LKD itu akan mengelola dana bergulir Rp 600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam Bumdesma.
Operasional LKD ini akan mengadopsi skema Bank Wakaf Mikro yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (non deposit taking), tidak mengenakan bunga, kecuali biaya administrasi, serta mendapat pendampingan dari OJK .
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan melalui desa.
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
