Karena itu, Mukhlason pun menilai, tertib membayar iuran menjadi kunci agar tetap bisa menikmati program JKN. Sekaligus terhindar dari denda. “Dan, kita memang tidak berharap sakit kan. Tapi, setiap orang pasti akan sakit. Disitulah pentingnya menjadi peserta JKN,” imbuhnya.
Penuturan yang sama disampaikan Sariono Wijanarko, kader BPJS lainnya. Selama setahun lebih berkeliling, ia menemukan sejumlah hal yang membuat peserta tak tertib membayar iuran.
Selain anggapan belum butuh -karena masih sehat-, penyebab lainnya adalah kondisi ekonomi peserta yang memang tidak memungkinkan. Jika itu yang ditemui, ia menyarankan yang bersangkutan engajukan relaksasi (keringanan). Atau, mengalihkan status kepesertaan. Dari mandiri ke PBI (penerima bantuan iuran).
Dijelaskan Sariono, peralihan status menjadi opsi paling realistis mengingat kondisi bersangkutan yang memang tidak mampu. Sebab, pemerintah punya program untuk meng-cover mereka.
“Jadi, kalau ada kendala dari peserta, kami juga berusaha memberikan solusinya. Dengan begitu, mereka tetap berkesempatan mendapat akses layanan kesehatan yang layak. Kalau ketemu yang begini, biasanya kami teruskan ke kelurahan/pemerintah desa,” terang Sariono.
Di Kota Pasuruan, solusi itu sangat dimungkinkan. Dengan predikat Universal Health Coverage (UHC) atas tingkat kepesertaan warganya yang mencapai 97, 6 persen, Pemkot setempat menanggung seluruh iuran JKN untuk kelas III.
Yang menarik, suksesi kepemimpinan pada jabatan politik juga ikut andil menciptakan peserta-peserta JKN yang tak tertib bayar iuran. Kendati belum bisa diketahui angka pastinya, menurut Sariono, jumlahnya cukup banyak. “Di salah satu desa, saya ada 800 peserta yang nunggak iuran,” terang Kader JKN wilayah Kabupaten Pasuruan ini.
Nah, ratusan peserta itu didaftarkan oleh calon kepala desa/calon legislatif secara massal. “Biasanya, yang begini ini munculnya satu deret begitu. Setelah saya cek, ternyata mereka ini dulunya didaftarkan oleh para calon tadi. Jadi, program ini dipakai jualan calon agar dipilih,” terang Sariono.
Bagi Sariono dan Mukhlason, membangun kesadaran untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang rahmatan lil alamin (untuk semua) adalah tugas bersama. Hal itulah yang membuat mereka tanpa henti mengedukasi masyarakat agar tertib membayar iuran. “Karena dengan tertib membayar iuran, program JKN akan berjalan maksimal. Karena iuran yang masuk, dipakai membantu mengobati yang sakit,” jelas Sariono.
BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan sendiri membawahi empat daerah sekaligus. Yakni, Kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Probolinggo.
Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dibantu 25 kader. Tersebar di Kabupaten Pasuruan (12 orang); Kota Pasuruan (4 orang), serta Kota-Kabupaten Probolinggo masing-masing 2 dan 7 orang kader.
Plt. Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan cakupan asuransi kesehatan warga hingga 100 persen.
Karena itu, peserta yang sebelumnya terdaftar di kelas II dan I, tapi keberatan dengan beban iuran menyusul adanya kenaikan, ia menyarankan untuk pindah kelas. “Selama ini kami sudah menanggung iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III. Kami tetap siap melaksanakan meski ada kenaikan,” ungkap Teno di kantor Pemkot, belum lama ini. (*)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
