Sukapura (wartabromo.com) – Pembukaan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) tak kunjung mendapat kepastian. Sebab Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) belum mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pemangku wilayah Bromo.
Humas BBTNBTS, Sarif Hidayat menyebut saat ini, pihaknya baru mengantongi rekomendasi dari Bupati Probolinggo. “Kebijakan reaktivasi wisata BTS dikeluarkan BBTNBTS setelah menerima rekomendasi 4 kepala daerah dan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sampai siang ini, saya dikonfirmasi belum ada tambahan rekomendasi dari kepala daerah,” ujar Sarif pada Rabu, 12 Agustus 2020.
Pihaknya, kata Sarif, masih menunggu rekomendasi dari 3 kepala daerah. Yakni Bupati Malang, Bupati Pasuruan, dan Bupati Lumajang. Sarif mengaku tak tahu apa yang menjadi problem di daerah tersebut. Meski dalam rapat koordinasi pada 1 Juli lalu, sudah tercapai kesepakatan SOP yang akan diterapkan.
“Informasi terbaru dari Lumajang, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah memberikan rekomendasi itu. Di Pasuruan sudah pembahasan ditingkat dinas pariwisata, mudah-mudahan menjadi rekomendasi yang dinaikkan ke bupati. Demikian yang di Malang,” terangnya.
Sarif mengatakan rekomendasi itu, dibutuhkan karena wisata Gunung Bromo berbeda dengan taman nasional maupun wisata alam lainnya. Diketahui, pintu masuknya ada di 4 wilayah berbeda. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil kebijakan berbeda. Apalagi status 4 daerah ini, berdasar Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur berada pada zona oranye.
“Zonasi Covid-19 itu kan dinamis, hari ini bisa hijau, bisa kuning, besok belum tentu bertahan. Kemudian ada kesepakatan dari 4 daerah. Oke Pak Dirjen sepakat membuka karena Bromo lex spesialis. Dibuka di semua pintu masuk di 4 kabupaten dengan catatan ada rekomendasi dari bupati,” sebut Sarif.
Terkait informasi pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Dardak, wisata Bromo dibuka kembali hari ini, Sarif membantahnya. Hingga saat ini, izin dari KLHK belum turun. Jika nanti Bromo dibuka, maka akan diumumkan di media sosial resmi BBTNBTS.
“Ya mungkin, kalau saya gak berstatemen terlalu jauh ya. Itu mungkin kebijakan yang disampaikan pak Emil yang mungkin menafsirkan edaran dari Bupati Probolinggo, mungkin yang dimaksud ya di Seruni Point atau misalnya surat-surat di sekitar Bromo, bukan taman nasionalnya,” tandas Sarif. (saw/ono)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
