Pasuruan (WartaBromo.com) – Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak memunculkan klaster baru. KPU Kota Pasuruan pun memastikan, Pilwali Kota Pasuruan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
Hal ini ditegaskan oleh Royce Diana Sari, Ketua KPU Kota Pasuruan saat berbincang bersama Warta Bromo. Royce mengatakan, pilkada tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, sudah ada PKPU yang mengatur secara khusus pelaksanaan pilkada supaya sesuai protokol kesehatan.
“Screening kesehatan harus ketat. Karena KPU ini penyelenggara. KPU yang menjadi kokinya yang meramu pilkada ini. Nah ini kalau tidak terkonfirmasi kesehatannya kan bahaya. Bagaimana dengan pemilih dan peserta kalau penyelenggaranya tidak sehat,” katanya.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU yakni dengan melakukan pemeriksaan rapid test secara rutin kepada anggotanya. Baik saat seleksi PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), rapid test untuk PPK, PPS hingga KPU dan sekretariat.
“Dalam proses setiap kegiatan, kita selalu awali dengan rapid test,” jelasnya.
Hasilnya, beberapa petugas PPDP dinyatakan reaktif Covid-19. Petugas yang dinyatakan reaktif ini akhirnya diserahkan kepada tim kesehatan KPU yang dibentuk khusus selama penyelenggaraan pemilu sesuai protokol Covid-19.
“Kita melakukan rapid test untuk menunjukkan kepada masyarakat jika KPU Kota Pasuruan harus dalam posisi sehat. Kalau kemudian ditemukan yang reaktif, maka harus diistirahatkan. Sehingga yang bekerja ini orang yang benar-benar sehat,” tegasnya.
Royce menambahkan, selama berlangsungnya proses menuju pesta demokrasi, segala tahapan dilakukan secara hati-hati. Di antaranya dengan membekali PPDP dengan Alat Pelindung Diri (APD) hingga pemeriksaan kesehatan dengan rapid test yang akan dilakukan selama beberapa kali.
“Sosialisasi itu terus kita lakukan dengan berbagai cara sehingga masyarakat nanti datang ke TPS dengan rasa aman, dan bisa menggunakan hak pilihnya,” tutup Royce. (may/ono)