Probolinggo (wartabromo.com) – Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari meminta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) tak kesusu membuka wisata Bromo bagi wisatawan. Reaktivasi itu, diharapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Permintaan tak terburu-buru itu diungkapkan oleh Bupati Probolinggo ketika menerima Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang PTN Wilayah 1 BB TNBTS, Sarmin bersama rombongannya. “Reaktivasi Bromo Tengger Semeru ini, ditata sedemikian rupa dan tidak terlalu terburu-buru. Sekaligus memastikan kesiapan dari 4 wilayah, khususnya pintu masuk,” ujar Bupati Tantri kepada tamunya di rumah dinas pada Rabu, 8 Juli 2020.
Ia mengatakan, Bromo tidak hanya milik Kabupaten Probolinggo saja. Ada 3 daerah lain yang menaunginya, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang.
Penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi dinilainya sangat penting dilakukan. Sehingga harus ada kesamaan langkah dalam pengelolaan strategi dan SOP (Standart Operasional Prosedur).
“Kami mengharapkan protokol kesehatan dan SOP kunjungan wisata dipastikan detailnya dan disepakati oleh 4 pintu masuk di TN-BTS. Jangan sampai ada perbedaan antara pintu masuk dari 4 wilayah tersebut. Semua itu harus disepakati oleh Dinas Pariwisata dan Sub Gugus Tugas Preventif dan Promotif dari 4 wilayah,” tegas Tantri.
Kesamaan langkah, menurutnya sangat penting, mengingat obyek wisata Bromo Tengger Semeru merupakan sektor pariwisata yang sangat diminati. Baik oleh wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara. Antusiasme dan kepercayaan pengunjung, harus dijaga dengan baik. Agar kunjungan wisatawan terus meningkat tiap tahunnya.
“Begitu wisatawan tidak tertib dalam penerapan protokol kesehatan, maka guide bisa menegurnya. SOP ini, jangan dipikir sendiri tetapi dilakukan melalui pemikiran bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 antar wilayah. Kita memang harus susah-susah dulu, nanti kalau sistemnya sudah berjalan dengan baik, silahkan TNBTS membuka wisata Bromo Tengger Semeru,” kata perempuan berjilbab itu.
Sarmin mengatakan kunjungan ke Bupati Probolinggo dalam rangka penyampaian hasil rapat yang dilakukan bersama dengan 4 (empat) wilayah dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada awal Juli 2020 lalu. Juga Surat Edaran dari Dirjen KSDAE KLHK tentang pembukaan wisata alam. Di mana disebutkan, bahwa selain zona kuning dan zona hijau, pembukaannya memerlukan rekomendasi dari kepala daerah wilayah untuk reaktivasi tersebut.
Dari 4 kabupaten yang mengitari Bromo, Kabupaten Lumajang beberapa waktu terakhir berada di zona kuning. Untuk Kabupaten Probolinggo dan Malang zona orange. Sementara Kabupaten Pasuruan masih zona merah. Zona itu sesuai data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur.
“Kita masih menunggu rekomendasi itu dan menunggu kematangan SOP tentang kunjungan wisata. SOP kita siapkan dan share kepada 4 wilayah. Nanti akan dibahas oleh 2 tim dan harapannya SOP itu disepakati, sehingga rekomendasi keluar dari 4 wilayah tersebut,” ucap Sarmin.
Pemkab Probolinggo sendiri, sudah melakukan verifikasi kelayakan dan kesiapan obyek wisata, hotel dan restoran di wilayahnya, termasuk di kawasan Bromo. SOP yang diterapkan oleh Pemkab, akan dibawa dan dibahas dalam rapat koordinasi membahas SOP dari 4 wilayah. Diharapkan ada kesamaan SOP dari daerah lain, sehingga menjadi SOP TNBTS.
“Mulai dari hotel, rumah makan, jip, ojek, kuda, dan asongan. SOP-nya harus sama. Jadi sebelum benar-benar dibuka, SOP TNBTS ini benar-benar akan dimatangkan terlebih dahulu,” kata Kepala Disporaparbud Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto. (saw/ono)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
