Pasuruan (WartaBromo.com) – Presiden Joko Widodo baru saja menyoroti ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia yang masih ‘ambyar’. Di Pasuruan, hingga akhir tahun 2019 ini, masih ada ratusan desa belum memiliki BUMDes.
Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dari total 341 desa yang ada di Pasuruan, ada 171 desa yang belum memiliki BUMdes. Artinya, baru separuh jumlah desa di Pasuruan yang memiliki BUMDes.
Itu pun yang tercatat di desa-desa tersebut memiliki Perdes tentang BUMDes dan bentuk usaha BUMDes. Beberapa desa, pengelolaannya disebutkan juga tidak aktif.
Kabid Bina PPDK DPMD, Munif Triatmoko mengakui masih banyak desa di Pasuruan yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya BUMDes. Padahal, jika BUMDes dikelola dengan baik, menurutnya, multiplier effect ke masyarakat luar biasa.
“Para kepala desa juga belum peka untuk menangkap peluang potensi desa,” ujarnya.
Untuk pendanaan, desa bisa merangkul perusahaan untuk program CSR. Hal tersebut berlaku bagi desa-desa di wilayah yang dekat dengan industri. Akan tetapi, lanjutnya, desa harus memiliki program jelas, sehingga kelompok industri berkenan menghibahkan dana CSR-nya.
“Kalau desanya tidak ada potensi wisata, banyak kok lainnya. Di Genengwaru, Rembang, itu BUMDes-nya rental mobil,” imbuhnya.
Tahun depan, DPMD akan terus mendorong desa-desa agar memiliki kesadaran pentingnya mengelola BUMDes. Fokus utama juga akan membangkitkan BUMDes yang selama ini mati.
“Tahun depan targetnya 100 desa sudah memiliki BUMDes,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Presiden Widodo (Jokowi) ungkap ada 2.188 BUMDes tak beroperasi. Meskipun beroperasi, dari catatannya, sebanyak 1.670 BUMDes, justru tidak memberi tambahan pendapatan desa.
Secara keseluruhan ada 45.549 BUMDes di Indonesia. Sehingga jika dicatat dalam persentase, diketahui 4,8 persen BUMDes tidak berjalan dan 3,6 persen BUMDes tak berikan kontribusi pendapatan desa. (tof/ono)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
