Kabupaten Probolinggo Minim Ahli Planologi

2063

Probolinggo (wartabromo.com) – Tenaga planologi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dianggap tak ideal. Ahli perencana pengelolaan dan pengembangan daerah itu, terhitung hanya 5 orang tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Minimnya tenaga ahli planologi diungkapkan oleh Kepala Bagian Administrasi Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo, Anna Maria S.

Kondisi itu, membuat Pemkab belum bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya. Padahal peran tenaga ahli planologi menurutnya sangat penting, karena merupakan konseptor atau merancang pembangunan daerah.

“Tugas staf planologi itu rumit. Bukan bermain di otot, melainkan di otak. Karena yang dipikir tentang pengelolaan dan konsep tata ruang. Baik tata ruang daerah, wilayah maupun batas desa,” terang Anna, pada Jumat, 6 Desember 2019.

Baca Juga :   Koran Online 31 Ags : Politisi Hanura Gandeng 2 Istrinya Saat Dilantik hingga Bupati Lumajang Didemo Gara-gara Ubah Rute Karnaval

Lima tenaga planologi itu, kata Anna, ada di beberapa OPD yang cukup linier dengan tugas kesekretariatan daerah. Seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim).

“Di Bappeda ada satu staf, DPMD juga satu, begitu juga dengan OPD lainnya. Sangat sukar kalau konsep tata ruang hanya dikerjakan oleh satu staf planologi, sehingga tidak optimal,” kata mantan Sekretaris Bappeda itu.

Ia lantas mencontohkan staf planologi Bappeda punya tugas cukup banyak menguras otak. Salah satunya mengonsep tara ruang wilayah, yang mana itu nantinya termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di DPMD, tenaga planologi juga mendapat tugas mengonsep tata ruang batas antar daerah atau desa.

Baca Juga :   Koran Online 1 Agustus : Bocah Main Korek Bikin Kios Bensin Terbakar hingga Pendaki Semeru Terjatuh saat Terobos Radius Aman

Wanita berhijab itu, menyarankan kepada pimpinan OPD-OPD terkait untuk mengajukan rekrutmen pegawai baru. Pihaknya pun berupaya melakukan pemetaan jabatan di seluruh OPD. Dengan begitu, menurutnya, bagian yang membutuhkan bisa tercatat dan terdata.

“Kemudian, kekurangan itu diajukan untuk melakukan perekrutan. Kalau kiranya butuh tenaga baru di bidang yang linier, bisa diajukan untuk perekrutan,” pungkasnya. (cho/saw)