Pasuruan (WartaBromo.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pasuruan, bakal memilih ketua dan menyusun kepengurusan baru. Hanya saja, dugaan intimidasi kepada sebuah klub renang justru muncul sebelum proses pemilihan pucuk kepemimpinan organisasi olahraga ini.
Polemik itu mengemuka setelah terdapat pengakuan tertulis diperkirakan dari pemilik klub renang dan selam, yang bernaung di dalam KONI Kota Pasuruan.
Lembar tulisan itu menjelaskan, adanya tekanan dari seorang berinisial DTP, yang diungkapkannya merupakan wakil rakyat di Kota Pasuruan. Si pemilik klub renang mendapatkan tekanan agar memilih satu nama untuk menjadi ketua, sebagaimana yang diinginkan oleh sang wakil rakyat.
Pihak yang ditulis inisial itu, diperkirakan pemilik sebuah kolam renang di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Pasuruan. Soal siapa sosok yang diingini oleh sang anggota dewan juga tak dituliskannya.
“Kurleb pkl. 15: DPT menelepon saya lewat HP karyawannya yang intinya jika tidak satu misi dalam pemilihan ketua KONI besok dan mendukung pilihannya maka atlet renang dan selam Klub saya (SD) dan seluruh atlet renang dan selam Kota Pasuruan tidak diperbolehkan lagi latihan di Kolam …,” petikan isi tulisan bertajuk Pernyataan Sikap dan Penyampaian Aspirasi tersebut.
Pada pokoknya, rangkaian panjang tulisan diarahkan pada rasa kekecewaan dan keprihatinanya terhadap perilaku anggota dewan yang sepatutnya tidak memaksakan kehendak terhadap penggunaan hak memilih seorang ketua di tubuh KONI Kota Pasuruan.
Harapan juga ditimpakan kepada Pemkot Pasuruan agar segera membangun fasilitas kolam renang memadai untuk atlet renang dan selam di Kota Pasuruan.
Terkait dugaan intimidasi jelang suksesi kepemimpinan KONI Kota Pasuruan yang bakal digelar di Malang pada Sabtu esok, mendapat sanggahan.
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Pasuruan, Hardi Utoyo menegaskan, tak ada intimidasi atau bahkan ancaman jelang musyawarah olahraga tersebut.
Persoalan, menurutnya lebih pada sisi bisnis, karena terdapat sikap pemilik yang tidak bersedia jika kolam renang yang dikelolanya digunakan latihan atlet renang, meski mendapat penerimaan dari biaya tiket masuk.
“Terlebih lokasinya juga berada di wilayah kabupaten. Jadi ini murni bisnis, bersifat pribadi,” kata Hardi, Jumat (29/11/2019).
Pada satu kesempatan, pihak klub renang yang menuliskan kegelisahan terkait sikap wakil rakyat tersebut, pun telah diajaknya berdialog.
Pada ujung perbincangan itu, ia menerima usulan agar Pemkot segera membangun venue renang representatif, memfasilitasi atlet renang dan selam sehingga lebih berprestasi. (ono/ono)
