Pasuruan (WartaBromo.com) – Alasan DPP PDIP menunjuk Raharto Teno Prasetyo akhirnya terungkap. ‘Jakarta’ menilai kepengurusan DPC PDIP di bawah duet Pranoto-Luluk Maulidiyah gagal memenuhi ekspektasi partai.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Eddy Paripurna, Senin (8/07/2019) sore. Menurut mantan wakil Bupati Pasuruan ini, parameter yang paling sederhana adalah capaian kursi di parlemen pada pemilu April lalu. “PDIP hanya dapat memiliki dua kursi di Dewan Kota,” kata Eddy.
Padahal, lanjut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim ini, pada pemilu 2014 silam, partai berlambang banteng dengan moncong putih ini sukses mengantarkan tiga kadernya di parlemen. Kegagalan, untuk setidaknya mengulang sukses itu menjadi salah satu pertimbangan DPP menunjuk Teno sebagai ketua DPC masa periode lima tahun ke depan.
Karena itu, Eddy melanjutkan, penunjukan Teno -sapaan Raharto Teno Prasetyo- itu sekaligus sebagai evaluasi dan pembelajaran bagi kader yang lain. “Ini sekaligus sebagai evaluasi. Dan itu tidak hanya terjadi di Kota Pasuruan,” terang Eddy.
Yang dimaksud politisi asal Pandaan tersebut, adalah Kabupaten Probolinggo. Diketahui, kursi pimpinan DPC Kabupaten Probolinggo juga beralih dari yang sebelumnya dipegang Timbul Prihanjoko. Timbul yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati untuk periode kali kedua ini juga dinilai gagal mengangkat jumlah wakil PDIP di DPRD setempat.
“Sama, kami lakukan evaluasi juga,” jelas Eddy. Karena itu, ia pun kembali menegaskan, bila setiap keputusan yang diambil DPP telah didasarkan pada pertimbangan matang. Termasuk, posisi Teno saat ini jika dikaitkan dengan agenda Pilwali 2020 mendatang.
Seperti diketahui, DPP PDIP menunjuk Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo sebagai Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan periode 2019-2024. Padahal, nama Teno tidak ikut dalam proses penjaringan sebelumnya. Atas keputusan ini, Luluk pun menyebut DPP telah bersikap arogan. Lebih dari itu, Luluk juga mengancam akan keluar dari PDIP jika keputusan tersebut tidak dianulir.
Luluk menilai, keputusan menunjuk Teno tersebut tak lebih sebagai manuver sejumlah elit di internal DPP. Karena itu, Luluk yang dua kali menjabat ketua DPC PDIP Kota Pasuruan ini meminta ketua umum PDIP, Megawati Sukarno Putri turun tangan guna menyelesaikan polemik tersebut.
Eddy sendiri menepis tudingan ini. Ia bilang, semua keputusan yang diambil DPP didasarkan pada pertimbangan yang matang. Termasuk, capaian kinerja kepengurusan Pranoto-Luluk yang dinilai tak terlalu prestisius.
Baca: Luluk Siap Tempuh Jalur Hukum, Jika Teno Tetap Jadi Ketua DPC PDIP
Sebagai catatan, jika perolehan kursi di dewan menjadi salah satu pertimbangan DPP, perolehan kursi PDIP di Kota Pasuruan memang mengalami pasang surut.
Capaian tertinggi diraih saat pemilu 1999 silam. Saat itu, PDIP meraih 7 kursi di dewan. Lalu, turun menjadi 3 kursi pada 2004; naik 4 kursi pada 2009; kembali turun jadi 3 kursi pada 2014. Dan, hanya meraih 2 kursi pada 2019 ini. (asd/asd)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
